Sumbawa - Reportase7.com
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lantung, Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa, Asep Muslimin, mempertanyakan urgensi kunjungan delegasi Pemerintah Amerika Serikat melalui program Ambassadors Water Expert Program (AWEP) di tengah belum tuntasnya penanganan persoalan lingkungan yang diduga berkaitan dengan aktivitas pertambangan di wilayah tersebut.
"Kami mempertanyakan urgensi kedatangan delegasi Pemerintah Amerika Serikat ke Kecamatan Lantung ketika langkah nyata pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum dalam menyikapi persoalan pertambangan dan lingkungan masih dinantikan masyarakat," ujar Asep, Selasa 16 Juni 2026.
Menurutnya, masyarakat hingga saat ini masih menunggu tindak lanjut atas hasil rapat koordinasi dan arahan Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot, kepada Camat Lantung terkait penanganan persoalan pertambangan yang menjadi perhatian warga.
Asep mengatakan masyarakat tidak menolak penelitian maupun kegiatan yang bertujuan memperkuat pemahaman terhadap kondisi lingkungan dan sumber daya air. Namun, warga menginginkan langkah konkret dalam penyelesaian berbagai persoalan yang selama ini dikeluhkan.
"Jangan sampai muncul kesan bahwa pemerintah lebih sibuk memperlihatkan masalah Lantung kepada dunia internasional daripada menyelesaikannya untuk rakyat Lantung sendiri," tegasnya.
Ia menilai kondisi lingkungan di wilayah Lantung memerlukan perhatian serius, sementara kepastian terkait penegakan hukum dan perlindungan lingkungan masih menjadi harapan masyarakat.
"Yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar observasi. Lingkungan kami telah terancam, sumber daya alam kami terus tertekan, sementara kepastian penegakan hukum dan perlindungan lingkungan masih menjadi tanda tanya besar," katanya.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Sumbawa memanfaatkan kunjungan delegasi Amerika Serikat untuk memaparkan strategi penataan tambang rakyat berkelanjutan di Kecamatan Lantung.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Syarafuddin Jarot menjelaskan upaya pemerintah daerah mendorong tata kelola pertambangan rakyat yang mengedepankan aspek legalitas, keberlanjutan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah daerah juga menempatkan Lantung sebagai salah satu wilayah yang diarahkan menjadi model pengelolaan tambang rakyat yang lebih tertib melalui penguatan regulasi, pembinaan masyarakat, dan pengawasan aktivitas pertambangan.
Meski demikian, BPD Desa Lantung menyatakan menolak agenda kunjungan AWEP hingga pemerintah daerah dan aparat penegak hukum menunjukkan langkah nyata dalam menyelesaikan persoalan lingkungan dan aktivitas pertambangan yang menjadi keresahan masyarakat.
"Lantung tidak kekurangan kajian. Lantung membutuhkan tindakan. Lantung tidak membutuhkan seremoni. Lantung membutuhkan solusi," ujar Asep.
Pewarta: Red
Editor: R7 - 01
0Komentar