 |
| (Foto: Rian Jayadi, S.Ap, dari Fraksi Gerindra KSB saat menyampaikan Pemandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025) |
Sumbawa Barat – Reportase7.com
Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyampaikan Pemandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 oleh Rian Jayadi, S.Ap, dalam Sidang Paripurna DPRD KSB.
Fraksi Gerindra memberikan catatan kritis sekaligus apresiasi atas kinerja keuangan Pemerintah Daerah selama tahun 2025, Rabu 10 Juni 2026.
Fraksi Gerindra mengapresiasi capaian Pemerintah Daerah yang berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta mendongkrak realisasi pendapatan daerah hingga mencapai 150,48% dari target yang ditetapkan.
"Namun, kami berpandangan bahwa keberhasilan pelaksanaan APBD tidak dapat diukur hanya dari opini WTP maupun tingginya realisasi pendapatan. Tetapi sejauh mana pelaksanaan APBD mampu menyelesaikan permasalahan nyata di masyarakat dan mendorong terwujudnya KSB Maju Luar Biasa menuju transformasi kesejahteraan," tegas Rian Jayadi.
Fraksi Gerindra menyoroti adanya ketimpangan di mana anggaran diproyeksikan defisit pada tahap perencanaan, namun justru menghasilkan surplus dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang besar di akhir tahun. Gerindra mendesak Pemda memberikan tanggapan dan langkah nyata untuk memperbaiki kualitas perencanaan agar lebih realistis.
Selain itu, meski Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat, struktur postur anggaran KSB dinilai masih sangat bergantung pada dana transfer pusat. Kondisi ini dinilai belum mencerminkan arah transformasi ekonomi di luar sektor pertambangan yang menjadi agenda strategis daerah.
Catatan serius juga diberikan terkait temuan berulang BPK dalam pengelolaan pendapatan daerah, khususnya pelaporan omzet, pembayaran PBJT sektor perhotelen, serta pengelolaan retribusi.
"Kami menilai temuan yang berulang ini berpotensi menimbulkan kebocoran penerimaan daerah. Pemda harus menjelaskan langkah nyata memperkuat pengawasan dan menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tuntas agar tidak kembali terjadi di tahun berikutnya," ujar Rian.
Di sektor belanja, Fraksi Gerindra menyampaikan beberapa poin evaluasi seperti Infrastruktur dan Banjir, program KSB Maju Tani Ternak dan Program KSB Maju UMKM.
Walau realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi mencapai 96,84%, Gerindra masih menerima keluhan warga terkait genangan air hujan di beberapa titik, seperti di Kelurahan Arab Kenangan, SDIT Muhammadiyah, dan Simpang Berang.
"Pemda harus segera mengatasi masalah ini agar serapan anggaran linier dengan asas manfaat," ucapnya.
Fraksi Gerindra juga mengkritisi laporan capaian sasaran yang diklaim mencapai 100%, padahal realisasi anggarannya hanya 35,17%. Pemda diminta menjelaskan ukuran keberhasilan dan dampak nyata (outcome) terhadap produktivitas dan kesejahteraan petani/peternak, bukan sekadar capaian administratif.
Merespons rekomendasi BPK kepada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan, Gerindra meminta agar program UMKM tidak mandek pada penyaluran bantuan saja.
"Harus ada pendampingan, pembinaan berkelanjutan, serta penguatan sinergi antar-perangkat daerah melalui gerakan nyata Bela Beli Produk UMKM Lokal," terangnya.
Fraksi Gerindra berharap catatan-catatan strategis ini dapat dijawab secara komprehensif oleh Pemerintah Daerah demi memastikan APBD benar-benar menjadi stimulus kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat.
Pewarta: Red
Editor: R7 - 01
0Komentar