Mataram - Reportase7.com
Gelombang kekecewaan mendalam terhadap lemahnya penegakan hukum di Nusa Tenggara Barat kembali memuncak. Massa aksi yang tergabung dalam Samudra NTB menggelar demonstrasi besar di Kota Mataram sebagai bentuk mosi tidak percaya terhadap Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum (APH) yang dinilai tebang pilih dan tidak konsisten dalam mengawal konstitusi daerah, Senin 27 April 2026.
Fokus utama tuntutan Samudra NTB tertuju pada implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol. Mahasiswa menilai regulasi tersebut kini kehilangan wibawa dan hanya menjadi "macan kertas".
Fakta di lapangan menunjukkan maraknya aktivitas usaha minuman beralkohol yang diduga beroperasi tanpa kepastian izin dan pengawasan yang jelas.
“Perda bukan pajangan. Perda adalah aturan yang wajib ditegakkan. Jika ada pelanggaran, maka harus ditindak. Tidak boleh ada kompromi terhadap praktik ilegal. Ketegasan adalah harga mati!” tegas Korlap Aksi Samudra NTB dalam orasinya.
Samudra NTB juga menyoroti peran DPRD Kota Mataram yang dianggap pasif dan gagal menjalankan fungsi pengawasan. Minimnya langkah konkret dari legislatif membuat persoalan distribusi miras berlarut-larut tanpa solusi sistemik.
Selain legislatif, sorotan tajam diarahkan kepada Polresta Mataram dan Polda NTB. Mahasiswa mendesak agar pihak kepolisian tidak hanya hadir sebagai pengamanan aksi, tetapi menunjukkan taji dalam melakukan penindakan hukum secara substantif.
Penegakan hukum yang setengah hati dinilai hanya akan memberi ruang bagi ketidakadilan untuk terus tumbuh di tengah masyarakat.
Meski mendesak penertiban, Samudra NTB memberikan catatan penting bahwa pendekatan keamanan (represif) harus dibarengi dengan tanggung jawab sosial.
Samudra NTB menyoroti bahwa Perda saat ini dinilai memiliki celah (loophole) karena belum mengatur secara rinci terkait zonasi, batas wilayah operasional, dan teknis pengawasan.
Pemerintah dituntut hadir memberikan solusi bagi masyarakat yang menggantungkan hidup di sektor terkait agar penertiban tidak memicu masalah sosial baru.
Sebagai penutup, Samudra NTB memberikan ultimatum keras kepada Pemerintah Kota Mataram dan aparat penegak hukum. Mereka menuntut langkah nyata dalam waktu singkat, bukan sekadar pernyataan normatif atau janji manis yang berulang.
“Sudah terlalu lama masyarakat disuguhi janji. Yang dibutuhkan hari ini adalah keberanian bertindak. Jika tidak ada perubahan signifikan dalam waktu dekat, kami pastikan akan kembali dengan eskalasi massa yang jauh lebih besar,” pungkasnya.
Aksi ini merupakan pengingat bagi penguasa bahwa mahasiswa akan tetap menjadi garda terdepan dalam memastikan hukum ditegakkan secara adil dan negara hadir secara utuh di tengah keresahan masyarakat.
Pewarta: Red
Editor: R7 - 01
0Komentar