 |
| (Foto: Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Sumbawa, Sahrudin LB yang akrab disapa Sandi) |
Sumbawa – Reportase7.com
Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Sumbawa, Sahrudin LB yang akrab disapa Sandi, melontarkan kritik keras terhadap kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa terkait rencana kenaikan tarif tagihan PDAM.
Sandi menilai rencana kebijakan tersebut sangat tidak berpihak pada rakyat, mengingat kualitas pelayanan distribusi air bersih di Kabupaten Sumbawa hingga saat ini masih jauh dari kata maksimal, Rabu 21 Januari 2026.
Menurut Sandi, fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak wilayah, bahkan di area dalam kota, yang justru tidak mendapatkan suplai air bersih secara layak. Seperti wilayah Labuhan Sumbawa yang sudah berbulan-bulan warga tidak menikmati air bersih. Baik pagi, siang, maupun malam, keran air warga tetap kering kerontang.
Kondisi yang lebih memprihatinkan terjadi di kawasan Samota. Sandi menyebutkan bahwa distribusi air di kawasan Samota "mati total".
"Di Samota itu hanya instalasinya saja yang ada, tapi airnya tidak mengalir. Akibatnya, seluruh warga perumahan di wilayah Samota terpaksa mengeluarkan biaya ekstra setiap hari untuk membeli air tangki demi kebutuhan hidup," tegas Sandi.
Ironi Tagihan di Tengah Kekeringan
Salah satu poin yang disoroti Sandi adalah ketidakadilan dalam sistem penagihan. Ia menegaskan bahwa sangat aneh dan tidak masuk akal jika PDAM tetap mengirimkan tagihan kepada pelanggan sementara air sama sekali tidak mengalir ke rumah mereka.
"Sangat aneh dan ironis. Air tidak mengalir, rakyat kesusahan, tapi tagihan tetap ditagih secara rutin. Sekarang malah muncul rencana menaikkan tarif. Ini jelas-jelas mencekik masyarakat!" ujar Sandi dengan nada tinggi.
Atas dasar kondisi tersebut, MPC
Pemuda Pancasila Sumbawa menyatakan sikap:
Menolak Keras rencana kenaikan tarif PDAM sebelum ada perbaikan nyata pada infrastruktur dan distribusi air.
Mendesak Pemda Sumbawa untuk segera mengevaluasi kinerja manajemen PDAM yang dianggap gagal memenuhi hak dasar warga.
Menuntut Kompensasi atau penghapusan tagihan bagi wilayah-wilayah yang sudah berbulan-bulan tidak mendapatkan suplai air.
"Jangan bicara kenaikan tarif kalau untuk mengalirkan air ke rumah warga saja tidak becus. Perbaiki dulu layanannya, pastikan air sampai ke dapur warga, baru bicara soal penyesuaian harga," pungkas Sandi.
Pewarta: Red
Editor: R7 - 01
0Komentar