Mataram – Reportase7.com
Ketua Garda Satu NTB, Abdul Hakim, melontarkan kritik keras terhadap kebijakan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, terkait pengadaan kendaraan dinas melalui skema sewa 72 unit mobil listrik senilai Rp14 miliar per tahun. Kebijakan ini dinilai sebagai potret prioritas yang keliru, mengejar gengsi "NTB Mendunia" namun mengabaikan realitas jalan rusak yang menghimpit ekonomi rakyat.
Abdul Hakim membedah angka-angka di balik kebijakan tersebut yang dinilainya tidak masuk akal secara ekonomi. Dengan total anggaran Rp14 miliar untuk 72 unit, maka biaya sewa per unit mencapai Rp194,4 juta per tahun.
"Harga pasar mobil listrik tipe compact buatan Tiongkok saat ini berkisar Rp200-240 juta (OTR). Artinya, biaya sewa satu tahun hampir setara dengan harga beli baru," ujarnya, Kamis 05 Maret 2026.
Dalam manajemen aset modern, lanjut Bang Akim, sapaan akrabnya, menyewa barang dengan nilai hampir 100% harga beli dalam 12 bulan adalah keputusan yang sulit diterima akal sehat.
"Pemerintah membayar seharga membeli, tapi tidak memiliki aset apa pun di akhir tahun. Ini bukan inovasi, ini anomali," tegasnya.
Garda Satu NTB juga menyanggah klaim Pemerintah Provinsi yang menyebut kebijakan ini menghemat anggaran Rp6 miliar. Akim menilai perbandingan yang dilakukan tidak apple-to-apple.
Pemprov membandingkan biaya operasional 3.037 kendaraan dinas lama (Rp19 miliar/tahun) dengan 72 unit mobil listrik. Padahal, 72 unit tersebut hanya mewakili 2,3% dari total populasi kendaraan.
"Jika kita hitung jujur, biaya pemeliharaan 72 mobil konvensional rata-rata hanya Rp1,8 miliar per tahun. Untuk mengganti biaya itu, pemerintah justru mengeluarkan Rp14 miliar. Terjadi pembengkakan sebesar Rp12,2 miliar. Kalau ini disebut penghematan, publik berhak bertanya, hemat untuk siapa?" lanjutnya.
Lebih jauh, Ketua Garda Satu NTB menyoroti opportunity cost (biaya kesempatan) yang hilang. Di saat miliaran rupiah mengalir ke vendor sewa, warga di Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima, justru harus swadaya patungan untuk memperbaiki jalan Provinsi yang rusak parah.
Bukan saja itu jalan long segment Lunyuk-Lenangguar menjadi potret suram kegagalan Pemerintah Provinsi NTB.
"Hingga kini belum ada tanda-tanda akan selsai, justru progres stagnan," tegasnya.
Ia juga perbandingan nilai manfaat 1 unit sewa (Rp194,4 juta) setara dengan 1.500 sak semen atau ratusan truk agregat. Total anggaran (Rp14 miliar) setara dengan 4-5 km pengaspalan hotmix jalan kelas Provinsi.
"Satu kebijakan mungkin memperhalus perjalanan pejabat, tetapi dana yang sama sebenarnya mampu mengakhiri penderitaan ribuan warga yang setiap hari berjibaku dengan jalan berlubang," tambahnya.
Garda Satu NTB mendesak transparansi dan jawaban, mengapa memilih skema sewa yang mahal daripada membeli agar menjadi aset daerah? Mengapa tidak mengalihkan anggaran tersebut ke infrastruktur jalan yang menjadi prioritas rakyat Dan mengapa perbandingan biaya tidak dilakukan secara jujur dan berimbang?
Pembangunan sejati diukur dari jalan provinsi yang tidak berlubang dan distribusi hasil tani yang lancar, bukan dari kendaraan dinas listrik yang senyap di jalan kota. Apa gunanya ramah lingkungan jika rakyat tetap sulit secara ekonomi karena infrastruktur hancur.
"Gaya boleh elit, tapi jangan sampai jalan rakyat makin sulit. Rakyat tidak butuh simbol kemajuan, rakyat butuh jalan yang bisa dilewati dengan nyaman tanpa rasa takut," pungkasnya.
Pewarta: Red
Editor: R7 - 01
0Komentar