Mataram – Reportase7.com
Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Mataram menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Kamis (17/4/2026).
Dalam aksi tersebut, massa aksi menyampaikan empat catatan kritis yang dinilai sebagai kegagalan prioritas Pemerintah Provinsi NTB di bawah kepemimpinan saat ini.
Koordinator Lapangan 1 HMI MPO Mataram, M. Adam Ikbal, menegaskan bahwa aksi ini dipicu oleh sejumlah persoalan mendesak yang belum mendapat penyelesaian tuntas.
"Kerusakan jalan membuat biaya logistik membengkak dan akses kesehatan terganggu. Kami mendesak Pemprov NTB segera bertindak, jangan biarkan masyarakat terus menjadi korban," tegas Adam.
Poin pertama yang disoroti adalah lima ruas jalan strategis provinsi yang diklaim rusak berat dan mangkrak selama puluhan tahun. Ruas jalan tersebut meliputi, Lunyuk–Ropang–Moyo Hulu (Sumbawa): Penghubung NTB–NTT jalur selatan. Poto Tano–Taliwang–Maluk: Akses utama Kawasan Industri Sumbawa Barat. Sembalun–Sapit–Sumbawa: Jalur evakuasi dan logistik Lombok–Sumbawa. Wera–Ambalawi–Kota Bima: Jalur mobilisasi ekonomi. Langudu Selatan–Sape: Jalur layanan kesehatan.
Ketua Formatur HMI MPO Mataram, Hakim Bima Prasada, mempertanyakan urgensi pengadaan sewa 72 unit mobil listrik untuk kendaraan dinas dengan nilai kontrak mencapai Rp14 miliar per tahun. HMI MPO menilai kebijakan ini sangat melukai rasa keadilan masyarakat di tengah kondisi infrastruktur yang buruk.
"Prinsipnya kami dukung transisi energi, tapi apakah sewa 72 mobil listrik adalah prioritas saat jalan penghubung hancur? Publik berhak tahu kajian kebutuhan dan siapa yang diuntungkan dari proyek ini," ujar Hakim. Ia secara tegas menolak kebijakan tersebut dan meminta anggaran dialihkan untuk masalah keumatan.
Bobroknya Meritokrasi dan Jargon "Desa Berdaya"
Selain masalah fisik, HMI MPO menyoroti tata kelola birokrasi. Mereka menduga adanya praktik mutasi jabatan yang mengabaikan sistem merit, sehingga ASN berkinerja baik justru tersingkir oleh kepentingan politik. Hal ini dinilai berdampak langsung pada lemahnya eksekusi program pemerintah.
Kritik terakhir menyasar program unggulan "Desa Berdaya" yang dianggap masih sebatas jargon politik tanpa hasil signifikan di lapangan. HMI MPO mendesak adanya intervensi nyata, perbaikan infrastruktur desa, serta penghentian intervensi politik dalam pemilihan pendamping desa.
Menutup aksinya, Hakim Bima Prasada menegaskan bahwa HMI MPO Mataram memberikan tenggat waktu bagi Pemprov NTB untuk merealisasikan tuntutan tersebut. "Apabila tidak ada langkah nyata, kami akan mengerahkan seluruh kader untuk melakukan aksi besar-besaran di depan Gedung Provinsi NTB," pungkasnya.
Hingga berita ini dirilis, pihak Pemerintah Provinsi NTB belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan dan catatan kritis yang disampaikan oleh massa aksi.
Pewarta: Red
Editor: R7 - 01
0Komentar