Sumbawa Barat – Reportase7.com
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menerima kunjungan kerja Tim Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit, dan Kesehatan Lingkungan (PKPKL) Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Senin 13 April 2026.
Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) Layanan Program Triwulan I Tahun 2026 yang bertempat di Kantor Dinkes KSB.
Rombongan Tim Dinkes Provinsi NTB disambut langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan KSB, dr. Carlof, M.MRS., MQM., didampingi Sekretaris Dinas, Akhiruddin Juliadi, SKM., M.Si., beserta jajaran Kepala Bidang dan Ketua Tim Kerja. Pertemuan ini menjadi momentum penguatan pembinaan dan penyelarasan kebijakan kesehatan antara tingkat provinsi dan kabupaten.
Dalam sambutannya, dr. Carlof menyampaikan apresiasi atas supervisi yang dilakukan oleh tim provinsi. Ia menekankan bahwa evaluasi di akhir Triwulan I sangat krusial untuk memotret capaian serta hambatan yang ada.
"Hasil monev ini memberikan gambaran nyata capaian program sekaligus mengidentifikasi kendala di lapangan. Dengan begitu, kita bisa menyusun strategi yang lebih optimal untuk Triwulan II demi memastikan kebijakan kabupaten selaras dengan Provinsi," ujar dr. Carlof.
Pada kesempatan tersebut, dr. Carlof memaparkan keberhasilan program unggulan daerah, yaitu Kartu Sumbawa Barat Maju. Program layanan terintegrasi berbasis Kartu Keluarga ini mencakup tujuh jenis layanan, di antaranya, layanan Tim Reaksi Cepat (TRC) Ambulans berbasis Puskesmas, memudahkan akses pasien ke fasilitas kesehatan, pemulangan jenazah dari faskes ke rumah duka secara gratis dan bantuan biaya sebesar Rp1.500.000 bagi pendamping pasien yang dirawat di luar daerah.
Sejak diluncurkan pada 20 Mei 2025, layanan TRC Ambulans tercatat telah melayani kurang lebih 13 ribu panggilan masyarakat, membuktikan dampak nyata program ini bagi warga KSB.
Ketua Tim Rombongan Dinkes Provinsi NTB, Badarudin, S.Kep., Ns., MM., menjelaskan bahwa monev kali ini melibatkan tujuh tim kerja yang melakukan pendalaman teknis. Beberapa isu strategis yang dibahas meliputi:
- Penyesuaian struktur organisasi di tingkat daerah.
- Fokus pada Usia Harapan Hidup (UHH), Cek Kesehatan Gratis (CKG), dan implementasi Rekam Medis Elektronik secara konsisten.
- Upaya penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) dan penguatan kompetensi kader posyandu melalui 25 indikator penilaian.
Badarudin juga mengingatkan pentingnya keselarasan dengan program prioritas Pemprov NTB, seperti pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan, yang harus terimplementasi hingga level Desa.
Usai diskusi di kantor dinas, tim bergerak melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan standar layanan berjalan sesuai indikator. Didampingi tim Dinkes KSB, monitoring teknis dilakukan di tiga lokasi yakni UPTD Puskesmas Taliwang, UPTD Puskesmas Taliwang II da UPTD Puskesmas Brang Ene
Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong perbaikan berkelanjutan dan mempererat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Bumi Pariri Lema Bariri.
Pewarta: Red
Editor: R7 - 01
0Komentar