Organda NTB Desak Pemprov Bangun Dermaga Mandiri di Kayangan-Poto Tano demi Genjot PAD
(Foto: Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Nusa Tenggara Barat (NTB), Junaidi Kasum,)

 Mataram – Reportase7.com

Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Nusa Tenggara Barat (NTB), Junaidi Kasum, mendesak Pemerintah Provinsi NTB untuk segera mengambil langkah strategis dengan membangun dermaga sendiri di koridor Pelabuhan Kayangan (Lombok) – Poto Tano (Sumbawa).

Langkah ini dinilai mendesak agar pengelolaan transportasi laut di lintasan tersibuk NTB tersebut tidak sepenuhnya didominasi oleh aset pusat melalui PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), sehingga kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa lebih maksimal.

Menurut JK sapaan akrabnya, selama ini perputaran uang di sektor pelabuhan penyeberangan Kayangan-Poto Tano sangat besar. Namun, karena infrastruktur dermaga mayoritas dikelola oleh ASDP yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maka sebagian besar retribusi dan pendapatan mengalir ke kas pemerintah pusat.

"Kami mendorong Pemerintah Provinsi melalui Dinas Perhubungan (Dishub) NTB untuk membangun dermaga di luar milik ASDP. Tujuannya jelas, agar uang yang dikelola di pelabuhan tidak semuanya 'terbang' ke pusat, tapi bisa masuk ke kantong daerah sebagai PAD," tegas JK di Mataram, Senin 12 Januari 2025.

Ia juga menyinggung pernyataan pihak ASDP Kayangan yang berencana mengadakan kapal baru. Menurutnya hal tersebut bukan sebagai solusi, justru yang perlu diperhatikan saat ini adalah peremajaan kapal dan penambahan dermaga agar konektivitas arus penyebrangan menjadi lancar dan nyaman. 

Selain aspek ekonomi, penambahan dermaga yang dikelola langsung oleh Pemprov NTB diharapkan dapat mempercepat arus logistik, seperti mengurangi antrean kendaraan angkutan barang dan penumpang di jam-jam sibuk.

"Hal ini memberi ruang bagi daerah untuk mengelola jasa kepelabuhanan secara mandiri. Dan ini menjadi aset strategis daerah (Pemprov NTB) dalam menunjang konektivitas antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa," terangnya. 

JK menambahkan, Dishub NTB harus memiliki keberanian untuk mengeksekusi pembangunan infrastruktur ini. Menurutnya, potensi penyeberangan Kayangan-Poto Tano adalah "tambang emas" yang jika dikelola dengan benar melalui dermaga milik daerah, akan mampu membiayai berbagai program pembangunan lainnya di NTB.

"Jangan sampai kita hanya jadi penonton di rumah sendiri. Dengan adanya dermaga milik Pemprov, kita punya kendali lebih besar dalam pengaturan jadwal dan tarif yang lebih pro pada pengusaha angkutan lokal, sekaligus mengamankan sumber pendapatan daerah," tutupnya.

Pewarta: Red
Editor: R7 - 01