Ketua Umum API NTB Soroti Ketimpangan Gaji Guru Honorer dan Program MBG

(Foto: Ketua Umum Asosiasi Pemuda Inspirator Nusa Tenggara Barat (API NTB), Haikal Firmansyah,) 

Mataram — Reportase7.com
Ketua Umum Asosiasi Pemuda Inspirator Nusa Tenggara Barat (API NTB), Haikal Firmansyah, menyoroti ketimpangan serius dalam kebijakan pengupahan tenaga pendidik, khususnya guru honorer, yang dinilainya masih jauh dari kata layak jika dibandingkan dengan pengalokasian anggaran dan honorarium pada sejumlah program nasional, salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Haikal menyebut, hingga saat ini masih banyak guru honorer, termasuk di wilayah NTB, yang menerima gaji sekitar Rp300 ribu per tiga bulan, atau jauh di bawah standar Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku.

“Ini adalah persoalan struktural yang sudah terlalu lama dibiarkan. Guru honorer bekerja penuh waktu, mengemban tanggung jawab besar dalam mencerdaskan generasi, tetapi masih digaji jauh di bawah standar kelayakan hidup,” ujar Haikal dalam keterangannya kepada media, Senin 12 Januari 2026.

Ketimpangan Pengupahan
Berdasarkan sejumlah data nasional, jumlah guru honorer di Indonesia masih berada di kisaran 1,6 juta orang. Sebagian besar dari mereka menerima honor antara Rp200.000 hingga Rp500.000 per bulan, bahkan ada yang dibayarkan per tiga bulan.

Sementara itu, UMR di NTB tahun 2025 tercatat berada pada kisaran Rp2,4 juta hingga Rp2,8 juta per bulan, sehingga penghasilan guru honorer di sejumlah daerah bahkan tidak mencapai 15 persen dari standar minimum upah.

Menurut Haikal, kondisi tersebut mencerminkan adanya ketimpangan kebijakan yang berpotensi melemahkan kualitas pendidikan dalam jangka panjang.

“Negara tidak bisa berharap kualitas pendidikan meningkat jika kesejahteraan guru, khususnya honorer, masih berada di bawah garis kemanusiaan,” tegasnya.

Bukan Menolak Program MBG
Haikal menegaskan bahwa API NTB tidak menolak keberadaan Program Makan Bergizi Gratis. Namun, ia meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap skala prioritas anggaran, agar pembangunan tidak berjalan timpang.

“Program sosial tentu penting, tetapi akan menjadi tidak adil jika pada saat yang sama pendidik sebagai pilar utama pendidikan justru terabaikan,” ujarnya.

Dampak Jangka Panjang
API NTB menilai rendahnya kesejahteraan guru honorer berpotensi berdampak pada menurunnya kualitas pembelajaran, meningkatnya beban psikologis guru, serta berkurangnya minat generasi muda untuk menekuni profesi pendidik.

“Kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh kualitas gurunya. Jika gurunya tidak sejahtera, maka cita-cita besar menuju Indonesia Emas 2045 akan sulit tercapai,” kata Haikal.

API NTB mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk menetapkan standar gaji minimum guru honorer yang mendekati atau setara UMR. Mempercepat proses pengangkatan guru honorer menjadi ASN atau PPPK. Melakukan evaluasi kebijakan anggaran pendidikan secara menyeluruh. 

“Pembangunan tidak boleh hanya terlihat megah di program, tetapi harus adil bagi manusia yang menjalankannya. Guru adalah fondasi bangsa,” pungkas Haikal.

Pewarta: Red
Editor: R7 - 01