Lombok Timur - Reportase7.com
Program makan bergizi gratis di Lombok Timur kembali tercoreng. Kali ini, Dapur Paok Pamong disorot tajam setelah beredar informasi bahwa susu kedaluwarsa ikut dibagikan kepada anak-anak peserta program. Temuan tersebut sontak memicu keresahan orang tua dan memunculkan pertanyaan besar soal pengawasan distribusi bahan pangan.
Beberapa wali murid mengaku terkejut saat memeriksa kotak susu yang dibawa pulang anak mereka. Tanggal kedaluwarsa tertera telah lewat dari batas aman konsumsi, namun tetap masuk dalam paket makan bergizi yang dibagikan dalam program resmi pemerintah.
“Ini sangat membahayakan. Programnya bagus, tapi kalau bahan sudah kedaluwarsa, ini bukan lagi lalai tapi kelalaian fatal,” ujar salah satu orang tua geram, Senin 19 Januari 2026.
Upaya konfirmasi ke internal Dapur Paok Pamong berakhir buntu. Tidak ada pernyataan resmi, sementara beberapa pekerja mengaku hanya menjalankan tugas tanpa diberi kewenangan mengecek kualitas barang.
“Kami cuma terima barang dari pemasok. Soal tanggal kedaluwarsa bukan bagian kami yang periksa,” ungkap salah satu staf yang enggan disebutkan namanya. Pernyataan ini menimbulkan dugaan bahwa mekanisme kontrol bahan pangan longgar, bahkan nyaris tidak berjalan.
Seorang pemerhati kebijakan publik Lombok Timur menilai peristiwa tersebut bukan sekadar kesalahan teknis, tetapi indikasi lemahnya pengawasan sistemik.
“Kalau benar ada susu kedaluwarsa masuk ke paket makan bergizi, itu dugaan kelalaian berat. Ini menyangkut kesehatan anak-anak, bukan sekadar administrasi,” tegasnya.
Ia juga menyoroti potensi rantai pasok yang tidak transparan dan lemahnya verifikasi barang di tingkat dapur.
Orang Tua Meradang, Pemerintah Diminta Turun Tangan
Para orang tua peserta program mendesak pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah tegas, termasuk memeriksa pemasok, dapur pelaksana, serta mengevaluasi standar pengawasan program.
“Kami bukan mempersoalkan programnya, tapi pelaksanaannya kacau. Masa susu kedaluwarsa bisa lolos? Ini harus dibongkar,” ungkap warga lainnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari dinas terkait. Publik masih menunggu tindakan tegas dan transparansi hasil pemeriksaan.
Pewarta: RS
Editor: R7 - 01
0Komentar