 |
| (Foto: Divisi Kajian Publik dan Kemanusiaan Kawal NTB, Lale Uswatun Hasanah,) |
Mataram – Reportase7.com
Lembaga Kawal NTB melayangkan kritik tajam terhadap pernyataan Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim), Ir. H. Moh. Edwin Hadiwijaya, M.M, terkait keterbatasan wewenang Pemerintah Daerah dan Satgas dalam mengintervensi menu Satuan Pelayanan Pemakanan Bergizi (SPPG) pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kawal NTB menilai pernyataan tersebut keliru dan berpotensi melindungi kepentingan pribadi.
Divisi Kajian Publik dan Kemanusiaan Kawal NTB, Lale Uswatun Hasanah, menegaskan bahwa Wakil Bupati semestinya membaca aturan secara komprehensif sebelum mengeluarkan pernyataan ke publik.
Menurutnya, Satgas dan Pemerintah Daerah memiliki mandat konstitusional untuk melakukan pengawasan melekat terhadap operasional dapur MBG.
"Pernyataan bahwa Pemda atau Satgas tidak bisa intervensi menu itu ngawur. Satgas dan Pemda justru harus melakukan pengawasan ketat sesuai tugas dan fungsinya guna memastikan standar gizi dan keamanan pangan terpenuhi," tegas Lale di Mataram 07 Maret 2026.
Kawal NTB mencium adanya indikasi konflik kepentingan (conflict of interest) di balik sikap lunak Wakil Bupati. Hal ini didasari atas fakta bahwa istri dari Wakil Bupati diketahui turut mengelola salah satu unit SPPG.
Terlebih lagi, laporan media baru-baru ini menyoroti adanya temuan buah rusak di dapur SPPG yang dikelola istri Wabup tersebut. Kawal NTB menilai sikap Wabup yang menyatakan tidak bisa melakukan intervensi adalah bentuk upaya proteksi diri dan keluarga.
"Erwin sebagai bagian dari pemerintah hendaknya memisahkan peran dirinya sebagai pemimpin daerah dan sebagai seorang suami. Kebijakan harus berkeadilan dan patuh pada aturan, bukan mencerminkan sikap yang tidak akuntabel," tambah Lale.
Menyikapi temuan kualitas pangan yang buruk, Kawal NTB mendesak Satgas MBG untuk bertindak tegas tanpa pandang bulu. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah risiko keracunan makanan dan memastikan paket MBG benar-benar mengandung gizi yang layak bagi masyarakat.
Dirinya mendesak Satgas MBG untuk segera menutup sementara dapur SPPG yang bermasalah, termasuk yang dikelola oleh keluarga pejabat.
Kawal NTB juga meminta Patul Gani selaku pemangku kebijakan terkait untuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh vendor dapur MBG.
Menegaskan bahwa semua pengelola dapur harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa adanya hak istimewa (privilege).
"Ini adalah bentuk evaluasi demi kebaikan bersama. Kami minta Pak Patul Gani segera menutup dapur-dapur yang bermasalah. Jangan takut, ini demi keselamatan dan pemenuhan gizi generasi kita," pungkas Lale.
Pewarta: Red
Editor: R7 - 01
0Komentar