Kawal NTB Harap Jalal jadi JC dalam Kasus PPJ, Buka Semuanya dan Harus Diusut Tuntas
Redaksi
Font size:
12px
Lombok Tengah - Reportase7.com
Penetapan sekaligus penahanan terhadap 3 pejabat dan mantan pejabat dalam kasus Korupsi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) tahun 2019 sampai dengan 2021 menjadi perbincangan dan sudah di tunggu publik. Pasalnya ketiga pejabat tersebut telah menyita sorotan banyak kalangan.
Ketua Divisi Kebijakan Publik, Hukum dan Kriminal Kawal NTB Fahrurozi alias Ojhie menyambut baik langkah yang di lakukan Kejari Loteng tersebut.
Ojhie menilai Perbuatan yang di lakukan oleh para tersangka sudah melukai hati rakyat Lombok Tengah khusunya yang memiliki meter listrik di rumahnya.
"jadi para tersangka ini makan barang subhat, mereka membuat Honorarium terhadap setoran 10% pajak dari PLN yang sama sekali bukan mereka yang bekerja menagihnya," ujar Ojhie, Minggu 07 Desember 2025.
Kawal NTB melihat kasus ini tidak berdiri hanya pada satu OPD saja dan diduga melibatkan lebih dari 3 OPD yang berkaitan dengan penerangan jalan umum.
"Kami mendorong dan mendukung Kajari Lombok Tengah untuk mengusut tuntas pelaku lain. Karena ini sifatnya honorarium, pasti ada oknum yang terlihat. Bahkan tidak menutup kemungkinan pemimimpin di daerah ini," terangnya.
selain itu, Ojhie memberi saran kepada para tersangka khusunya Jalaludin untuk berani speak up bahkan menjadi Justic colabolator (JC) untuk mengungkap siapa saja yang ikut terlibat dalam kasus tersebut, agar kasus ini menjadi terang benderang.
"Dia harus berani membuka dan mengungkap semunya, jangan takut dan sebut saja oknum-oknum yang terlibat," tegas Ojhie.
Kawal NTB siap membantu untuk membongkar kasus ini secara keseluruhan, bakan dari tahun 2019 sampai tahun 2024. Tidak itu saja, pihaknya tidak yakin jika jumlah PPJ yang di setorkan oleh pihak PLN sejumlah RP 4 Miliar per tahun namun bisa jadi lebih besar jika menghitung jumlah pelanggan di Loteng saat ini yang julahnya 3 juta lebih.
Ia menduga pihak PLN dan Pemda ada kongkalikong yang meyebabkan kerugian negara jauh lebih besar lagi.
"Harus di usut tuntas, jangan ada tebang pilih. Semua ini sistematis saling berhubungan dan jumlah uang yang di kelola sangat besar capai ratusan miliar rupiah," pungkasnya.
Pewarta: Red
Editor: R7 - 01
Baca juga:

0Komentar