Sumbawa - Reportase7.com
Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Sumbawa Sahrudin LB menyoroti proyek pembangunan jalan long segment Lenangguar–Lunyuk Tahun Anggaran 2025.
Proyek tersebut bernilai kontrak Rp19 miliar yang dikerjakan oleh PT. Adi Jasa Pratama (PT AJP) asal Aceh dan diduga kuat mengalami penyimpangan serius, keterlambatan fisik, hingga indikasi tindak pidana korupsi, Jumat 20 Februari 2026.
Berdasarkan data yang dihimpun, progres pencairan dana proyek telah mencapai 70% (mencakup uang muka 20%, MC I 13%, MC II 52%, dan MC III 5%). Namun, fakta di lapangan menunjukkan progres fisik baru menyentuh angka sekitar 45%.
Ketua MPC Pemuda Pancasila Sumbawa yang akrab disapa Sandi ini mengungkapkan adanya ketidakberesan dalam pengelolaan dana tersebut. Dari total dana yang cair, diduga tidak sampai Rp5 miliar yang benar-benar dialokasikan untuk pekerjaan jalan.
"Kami mencium aroma busuk dalam pengelolaan anggaran ini. Dana sudah cair 70%, tapi fisik di bawah 50%. Bahkan, muncul informasi bahwa sekitar Rp1,4 miliar dari dana proyek diduga digunakan untuk membayar utang pribadi kepada salah satu Kepala Bidang (Kabid) di Dinas PUPR NTB. Ini sudah keterlaluan," tegasnya.
Ironisme proyek ini terlihat pada laporan capaian titik bor pile, pada segmen 5, dana untuk 198 titik sudah dicairkan, padahal baru tuntas 75 titik.
Sementara pada segmen 2, dana 48 titik bor pile sudah cair 100%. Namun, per 16 Februari 2026, masih tersisa 12 titik yang belum tersentuh karena tertutup longsoran.
Kondisi ini mengakibatkan ruas jalan di segmen 2 menjadi kubangan lumpur karena retaining wall sepanjang 1.200 meter yang seharusnya terpasang di atas 48 titik bor pile belum juga dikerjakan.
Akibat adanya addendum longsoran, nilai kontrak pun membengkak menjadi Rp20 miliar, yang dinilai sebagai skenario kegagalan sejak awal.
Kekacauan proyek ini juga dipicu oleh manajemen internal PT AJP. Diketahui, terdapat perbedaan antara Kepala Cabang dengan pengendali rekening perusahaan. Pengendali rekening yang tidak pernah turun ke lapangan disinyalir hanya mempercayai pengelola dana lapangan yang tidak kompeten.
Proyek ini membawa dampak sosial yang sangat memprihatinkan. Hingga saat ini, para pekerja, pemilik alat berat, hingga pedagang nasi di area proyek belum dibayar.
"Hutang makan warga setempat (warung nasi) belum dilunasi. Tagihan BBM non-subsidi menunggak," cetus Sandi.
Diketahui, seluruh pengelola lapangan PT AJP dilaporkan telah menghilang dan meninggalkan lokasi proyek.
Menyikapi carut-marut tersebut, MPC Pemuda Pancasila Sumbawa mendesak Pemerintah Provinsi NTB untuk mengambil langkah tegas.
"Kami mendesak Pemerintah Provinsi NTB segera melakukan Putus Kontrak terhadap PT Adi Jasa Pratama. Perusahaan ini tidak hanya gagal memenuhi harapan masyarakat, tetapi juga meninggalkan beban sosial dan potensi kerugian negara yang besar di tanah NTB. Aparat penegak hukum harus segera masuk memproses dugaan penyimpangan ini," tutup Ketua MPC PP Sumbawa.
Pewarta: Red
Editor: R7 - 01
0Komentar