 |
| (Foto: Ketua Organisasi Gerakan Masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat Yusuf Maula, S. Sos) |
Sumbawa Barat – Reportase7.com
Ketua Organisasi Gerakan Masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat Yusuf Maula, S. Sos secara resmi menyatakan dukungan penuh langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa Barat dalam meningkatkan status penanganan kasus dugaan korupsi dana Pokok Pikiran (Pokir) pengadaan mesin panen (Combine Harvester).
Politisi sekaligus mantan anggota DPRD Sumbawa Barat dari Partai PDIP ini menegaskan bahwa, langkah Kejari untuk mendalami keterlibatan sejumlah oknum anggota DPRD Sumbawa Barat adalah sinyal positif bagi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Bumi Pariri Lema Bariri.
Dirinya mengapresiasi keberanian dan profesionalisme Kejari Sumbawa Barat dalam menaikkan status kasus ini. Hal ini membuktikan bahwa hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
"Dana Pokir seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat (konstituen), khususnya petani. Adanya dugaan penyimpangan dalam pengadaan alat pertanian sangat mencederai hak-hak rakyat kecil," ujar Ucok sapaan akrabnya.
Ucok meminta agar pihak-pihak terkait tidak melakukan intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Biarkan penyidik bekerja secara transparan dan akuntabel.
"Kami berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga adanya kepastian hukum dan penetapan tersangka bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab, termasuk oknum legislatif jika terbukti terlibat," terangnya.
"Kami berdiri di belakang Kejari Sumbawa Barat. Kasus pengadaan Combine ini menyentuh hajat hidup petani kita. Jika dana rakyat justru dijadikan bancakan oleh oknum Dewan atau pejabat, maka kami tidak akan tinggal diam. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya," tegas Aktivis senior ini saat dihubungi media Kamis 08 Januari 2026.
Dirinya mengajak seluruh elemen masyarakat Sumbawa Barat untuk ikut serta mengawasi jalannya proses hukum ini agar berjalan bersih dan tanpa tebang pilih.
Ucok juga meminta Kejari Sumbawa Barat untuk tidak tebang pilih dan segera mengusut tuntas aliran dana serta prosedur pengadaan Combine yang bersumber dari dana Pokir tersebut.
Kasus yang diduga melibatkan sejumlah oknum anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat ini dinilai telah melukai rasa keadilan masyarakat, khususnya para petani yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama.
Mendorong aparat penegak hukum untuk segera melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap oknum-oknum anggota DPRD yang diduga kuat terlibat dalam pengaturan atau penyalahgunaan pengadaan unit tersebut. Menuntut transparansi dalam proses hukum agar masyarakat Sumbawa Barat dapat melihat komitmen penegakan hukum yang bersih dari intervensi politik.
"Praktik penguasaan bantuan alat pertanian oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi atau kelompok adalah tindakan yang merugikan keuangan negara dan menghambat kesejahteraan petani," terangnya.
"Kami tidak akan tinggal diam melihat hak rakyat kecil dipermainkan. Kasus pengadaan Combine ini harus menjadi pintu masuk bagi Kejaksaan untuk membersihkan praktik mafia Pokir di Sumbawa Barat. Kami mendesak Kejari segera memanggil oknum-oknum yang terlibat," ujar Ketua MPC Pemuda Pancasila Sumbawa Barat dalam keterangannya.
Organisasi Gerakan Masyarakat Sumbawa Barat berkomitmen untuk terus mengawal jalannya proses hukum ini hingga tuntas. Jika tidak ada perkembangan signifikan dari pihak berwenang, Pemuda Pancasila siap melakukan aksi moral sebagai bentuk dukungan terhadap supremasi hukum dan pemberantasan korupsi di Bumi Pariri Lema Bariri.
Pewarta: Red
Editor: R7 - 01
0Komentar