 |
(Foto: Ketua MPW PP NTB Eddy Sophiaan, S.T, dan Ketua BPPH MPW PP NTB H. Salman, S.H) |
Mataram - Reportase7.com
Ketua MPW Pemuda Pancasila NTB Eddy Sophiaan, ST., menyoroti pernyataan Kadis PUPR NTB yang dianggap kontrapersial oleh masyarakat Sumbawa dan memicu reaksi keras elemen masyarakat.
Eddy sapaan akrab Ketua MPW PP NTB menyebutkan blunder yang dilontarkan oleh Kadis PUPR NTB Sadimin tidak mencerminkan etika seorang pejabat. Ungkapkan tersebut memicu persepsi atau penilaian publik yang dianggap diskriminatif, membedakan perhatian terhadap satu daerah dengan daerah yang lain.
"NTB terdiri dari 2 wilayah kepulauan yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, jangan ada diskriminatif dan kesenjangan. Keduanya bagian dari administratif Provinsi NTB yang harus di perhatikan," ujar Eddy, Rabu 03 Desember 2025.
Pernyataan Kadis PUPR bahwa jalan di Sumbawa "Sepi dan tidak ada yang lewat, sehingga dibiarkan saja" merupakan pernyataan Rasis yang seharusnya tidak diucapkan oleh seorang pejabat.
"Pernyataan Kadis PUPR NTB ini sangat Rasis dan melukai perasaan masyarakat Pulau Sumbawa. Ini tidak boleh dibiarkan," tegasnya.
Sementara itu Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila (PP) NTB H. Salman S.H, menilai blunder lisan Sadimin tidak hanya kesalahan etika, melainkan mengandung indikasi diksi rasis dan diskriminasi regional yang mengancam stabilitas NTB.
H. Salman mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh pejabat publik di NTB. Ia menilai ucapan rasis Sadimin telah memicu kekecewaan dan melukai perasaan masyarakat pulau Sumbawa pada umumnya.
“Pejabat sekarang harus berhati-hati berbicara, karena rakyat sedang sensitif dan tidak takut lagi bersuara. Ingat pribahasa lama: MULUTMU HARIMAU MU,” tegas H. Salman di Mataram, Selasa 02 Desember 2025.
Peringatan Etika dan Tuntutan Keadilan Regional
H. Salman menyoroti bahwa, pejabat publik harus memahami kondisi geografis politik yang sangat mempengaruhi sikap masyarakat.
Menurutnya, seorang Kepala Dinas tidak boleh sembarangan berbicara, apalagi menyinggung perasaan masyarakat Pulau Sumbawa yang seolah-olah diremehkan.
“Seorang Gubernur adalah milik seluruh rakyat NTB, Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Bukan milik Parpol atau rakyat tertentu. Maka, segala program pembangunan harus merata. Jika ada Kepala Dinas yang berbicara tendensius, itu artinya perlu dipertanyakan, apakah itu pembicaraan pribadinya, atau mungkin ada petunjuk dari pimpinan (Gubernur) NTB?” ujarnya.
Kecurigaan muncul lantaran pernyataan Kadis PUPR seakan meremehkan dan mengesampingkan Pulau Sumbawa. Hal ini memunculkan pertanyaan kritis. Apakah Kadis PUPR bukan orang NTB, atau ia hanya 'cari aman' karena Gubernur berasal dari Pulau Lombok, sehingga memunculkan indikasi diskriminasi regional?
Ultimatum: Klarifikasi atau Diganti Profesional
H. Salman menegaskan bahwa kemarahan masyarakat Sumbawa adalah hal yang wajar karena Kadis PU meremehkan mereka. Bukti kemarahan sudah terlihat jelas melalui pembentangan spanduk yang bertuliskan "HARAM KADIS PU NTB DATANG KE P. SUMBAWA."
Demi menjaga keutuhan NTB, BPPH MPW Pemuda Pancasila NTB mendesak dan menuntut Gubernur NTB untuk segera melakukan evaluasi jabatan terhadap Kadis PUPR NTB karena statemennya sudah menjurus ke arah pecah belah dan rasisme regional.
BPPH MPW Pemuda Pancasila NTB meminta Kadis PUPR NTB Sadimin untuk berani bertemu langsung dengan masyarakat Pulau Sumbawa guna menjelaskan maksud dari ucapannya.
"Jika Kadis PUPR tidak berani bertemu masyarakat Sumbawa, kami menuntut agar Gubernur segera mengganti Kadis PUPR NTB dengan orang-orang yang profesional, yang mampu merangkul dan memahami sensitivitas seluruh wilayah NTB," pungkasnya.
Pewarta: Red
Editor: R7 - 01
0Komentar