Mataram - Reportase7.com
Kegiatan "Bincang Kamis" kembali digelar dengan menghadirkan Kepala Dinas PUPR NTB Sadimin, Plt Kadis Perkim NTB dan Kepala Dinas Kominfotik NTB Yusron Hadi sebagai narasumber, Kamis 27 November 2025.
Adapun yang menarik dalam bincang kamisan kali dimana saat menjelang closing Kepala Dinas PUPR NTB Sadimin mengatakan menganggap bahwa, jalan di Sumbawa sepi dan tidak ada yang melewati sehingga pembangunan infrastruktur seperti jalan jika rusak dibiarkan saja.
"Karena tidak ada yang lewat, jadi kalo rusak kita biarin aja," ucap Kadis PUPR NTB.
Lebih jauh ia menegaskan bahwa, kendalanya terbentur dengan kekurangan anggaran dan panjang jalan di Pulau Sumbawa yang diduga mengakibatkan pembangunan infrastruktur lebih fokus di Pulau Lombok.
Selain itu Kadis PUPR NTB mengatakan Sumbawa memiliki panjang jalannya 900 kilo meter, sedangkan di Lombok lebih sedikit.
Sebelumnya Ketua BEM yang hadir saat bincang Kamisan mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur di NTB banyak ketimpangan dimana sebagian besar pembangunan ada di pulau Lombok.
Dugaan ketimpangan pembangunan infrastruktur di NTB ini tidak sesuai dengan tagline Gubernur NTB yang selama ini mempromosikan NTB Mendunia.
Infrastruktur jalan adalah urat nadi perekonomian dan mobilitas masyarakat. Namun, kondisi jalan Provinsi di sebagian besar Pulau Sumbawa saat ini berada dalam kondisi yang memprihatinkan dan kian mendesak untuk ditangani secara serius.
Masyarakat Pulau Sumbawa adalah bagian integral dari Provinsi NTB. Sudah saatnya Pemprov NTB menunjukkan komitmen nyata terhadap pembangunan yang berkeadilan dan merata. Perbaikan jalan ini bukan hanya janji, melainkan kebutuhan dasar demi kelancaran aktivitas dan keselamatan warga.
Kami berharap redaksi ini dapat menjadi perhatian serius dan memicu tindakan konkret secepatnya dari Pemerintah Provinsi NTB.
Masyarakat Pulau Sumbawa, menyampaikan sorotan dan keprihatinan mendalam atas penyataan kepala Dinas PUPR NTB terkait jalan rusak dan sepi yang dibaikan. Sejumlah ruas jalan utama yang menjadi kewenangan Pemprov NTB harus diperhatikan secara serius. Kondisi ini telah berlangsung lama dan seolah luput dari prioritas perbaikan yang memadai.
Membuat Skala Prioritas yang transparan, dengan mendahulukan ruas-ruas jalan yang memiliki dampak ekonomi dan mobilitas tertinggi.
Pewarta: Red
Editor: R7 - 01
0Komentar