Lombok Timur - Reportase7.com
Ratusan warga geruduk SPBU Rarang tuntut kejelasan regulasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) menggunakan jerigen, yang dinilai menyulitkan warga. Terutama bagi pelaku usaha kecil dan petani, Senin 20 Oktober 2025.
Buntut dari ketidak jelasan dari pihak pengelola SPBU, massa menyegel operasional SPBU sebagai bentuk protes. Akibatnya, aktivitas pengisian BBM sempat lumpuh.
Massa mendesak pengelola SPBU Rarang agar jangan mempersulit masyarakat kecil dan petani saat membeli BBM menggunakan jerigen. Massa juga meminta kepada pihak SPBU mengevaluasi regulasi agar masyarakat kecil terlayani dengan baik.
Massa aksi sempat memanas melayangkan protes keras terhadap pihak pengelola, namun berkat koordinasi cepat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kecamatan Terara dengan aparat keamanan dan pemerintah setempat, situasi berhasil dikendalikan tanpa kekerasan.
“Kami terus melakukan pemantauan di lapangan dan langsung berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Respons cepat adalah kunci mencegah situasi berkembang menjadi lebih besar,” ungkap Yatim Ahmad, Koordinator FKDM Kecamatan Terara.
Sementara itu, ketua FKDM Kabupaten Lombok Timur Wawan, saat di konfirmasi memberikan apresiasi atas langkah persuasif yang dilakukan oleh jajaran FKDM Terara. Pihaknya mendorong pendekatan lintas sektor dan komunikasi dengan masyarakat guna menjaga kondusifitas wilayah.
Setelah proses dialog yang intensif dan pendekatan persuasif, aksi akhirnya berakhir secara damai. Warga dan pihak pengelola SPBU menyepakati pembelian BBM menggunakan jerigen tetap diperbolehkan dengan biaya tambahan sebesar Rp100.000 tanpa penggunaan barcode, sebagai bentuk kompromi atas sistem digitalisasi yang belum merata diterapkan.
“Kami bersyukur semua pihak menempuh jalan damai. Ini bukan hanya kemenangan warga, tapi juga bukti bahwa dialog masih menjadi cara terbaik menyelesaikan persoalan di akar rumput,” ujar Yatim Ahmad menutup keterangannya.
Aksi ini menjadi pengingat pentingnya komunikasi dua arah antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam implementasi kebijakan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan hidup sehari-hari.
Langkah sigap FKDM Kecamatan Terara layak menjadi contoh model deteksi dini dan respon cepat terhadap potensi gangguan stabilitas daerah. Kolaborasi lintas sektor terbukti mampu meredam konflik sebelum membesar.
Pewarta: RS
Editor: R7 - 01
0Komentar