MATARAM - REPORTASE 7
Massa Aliansi Demokrasi Baru untuk Kedaulatan Rakyat - NTB berunjukrasa di depan kantor Gubernur NTB, Rabu (24/9).
Aksi ini dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional ke 65 di tahun 2025. Mereka membawa 18 tuntutan yakni:
1.Wujudkan Reforma Agraria Sejati sebagai basis pembangunan industri nasional
2. Wujudkan pendidikan yang ilmiah, demokratis dan mengabdi pada rakyat
3. Cabut dan Evaluasi PSN Mandalika dan Meninting karena terbukti melanggar HAM
4. Cabut izin perusahaan tambang Galian C di Desa Korleko
5. Cabut UU Ciptaker Nomor 06 Tahun 2023 beserta aturan turunannya
6. Pemerintah harus membentuk tim independen penyelesaian sengketa tanah di KEK Mandalika, Pemukiman Kembali, Kompensasi, dan pemulihan ekonomi berdasarkan Resettlement Action Plan (RAP)
7. Pemerintah harus menangguhkan seluruh pembangunan di KEK Mandalika dan membuat moratorium serta menjalankan konsultasi bermakna berdasarkan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC)
8. Pemerintah harus menghentikan seluruh skema palsu transisi energi yang nyatanya menjadi wajah ekspansi monopoli baru atas tanah
9. Pemerintah harus menghentikan seluruh proses izin dan eksploitasi di Gunung Rinjani
10. Pemerintah harus membuat kebijakan perlindungan pekerja porter atas jaminan upah dan keselamatan kerja
11. Pemerintah melalui BPN harus segera menerbitkan surat pembatalan HGU PT SKE dan memberikan jaminan hak atas tanah kepada petani Sembalun yang telah menggarap tanahnya lebih dari 29 tahun
12. Pemerintah harus memastikan akses air bersih dan lingkungan hidup yang sehat bagi perempuan dan anak di Desa terdampak Bendungan Meninting
13. Pemerintah harus menjamin pekerjaan layak berbasis ekonomi kaum tani pedesaan dan menghentikan praktik migrası paksa sebagai PMI
14. Pemerintah harus meningkatkan perlindungan kesehatan perempuan dari dampak krisis air dan lingkungan dengan layanan kesehatan yang terjangkau dan berbasis gender
15. Pemerintah harus mengevaluasi sistem pembayaran UKT dan secara berangsur-angsur menyusun kebijakan menggratiskan pendidikan tinggi
16. Pemerintah harus menjamın akses, kesetaraan atas kesempatan, dan gaji yang adil
17. Pemerintah harus membentuk tim investigasi independen untuk mencari aktor intelektual pembakaran Gedung DPRD NTB. Terhadap isu ini juga menuntut secara khusus poin-poin berikut:
a. Mengecam perpanjangan penahanan terhadap 4 demonstran sebagai tindakan anti demokrasi dan pelanggaran prinsip keadilan.
b. Menuntut pembebasan segera dan tanpa syarat bagi seluruh demonstran serta penghentian kriminalisasi terhadap aktivis, mahasiswa, dan rakyat,
c. Mendesak pencabutan status tersangka terhadap 20 orang yang ditetapkan POLDA-NTB.
d. Mendesak aparat penegak hukum segera menyetujui surat penangguhan penahanan terhadap 4 tersangka yang masih ditahan.
e. Menuntut pengusutan tuntas kasus pembakaran Gedung DPRD NTB secara transparan dan akuntabel, tanpa mengorbankan rakyat sebagai kambing hitam.
f. Menyerukan solidaritas luas masyarakat sipil untuk mengawal kasus ini dan mencegah penyalahgunaan wewenang
g. Menuntut pemulihan nama baik seluruh demonstran agar tidak terus stigmatisasi oleh negara maupun aparat.
18. Hentikan kriminalisasi dan intimidasi bagi kaum tani yang memperjuangkan hak atas tanahnya
Hingga berita ini ditulis, massa masih melakukan orasi bergantian.
Pewarta: Hadi
Editor: R7_02
0Komentar