Mataram – Reportase7.com




Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Capaian Kinerja Tahun 2021, Langkah  
Strategis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Tahun 2022 dan Rencana Kebutuhan Anggaran  Tahun 2022 pada 3 Kantor Wilayah yaitu Bali, NTB dan NTT berpusat di Aula Kanwil  Kemenkumham NTB dan berlangsung selama 4 hari resmi berakhir dan ditutup oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej, pada Jum'at (19/11/2021).

Sebelum resmi ditutup oleh Eddy, sapaan akrab Edward Omar Sharif Hiariej,  
Kepala Kanwil Kemenkumham NTB, Haris Sukamto, memberikan laporannya terkait  
jalannya Rapat Koordinasi ini.

“Tujuan rapat koordinasi ini yaitu untuk mengevaluasi dan melakukan penilaian  
objektif di tahun 2021 serta menetapkan kegiatan di 2022 sehingga kegiatan yang belum  tercapai 2021 tidak terjadi lagi di tahun depan,” terang Haris.

Disebutkan juga oleh Haris,  Kanwil Kemenkumham NTB telah mencatat realisasi anggaran sebesar 89,57% hingga 18  November 2021. Eddy kemudian memberikan arahannya setelah Haris Sukamto selesai  memberikan laporannya atas pelaksanaan Rapat Koordinasi. Wakil Menteri asal Ambon  ini menyoroti berbagai isu yang ada di Kementerian Hukum dan HAM salah satunya  tentang tugas pemasyarakatan dan imigrasi.

“Untuk jumlah pegawai Kemenkumham ada 72 ribu dengan jumlah pegawai  
pemasyarakatan sekitar 42 ribu. Jika dibandingkan dengan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebanyak kurang lebih 300 ribu, tentu tugas Petugas Pemasyarakatan ini tidak berat namun sangat amat berat,” jelas Eddy.


Ia juga menyebutkan bahwa istilah Caturwangsa penegak hukum tidak berlaku lagi  namun sudah berubah menjadi Pancawangsa penegak hukum yaitu, Polisi, Jaksa  Penuntut Umum, Hakim, Advokat dan Pemasyarakatan.

“Tugas Pemasyarakatan itu bukan berat, tapi amat sangat berat. Harus dipastikan
3 hal Ketika WBP bebas. Harus bisa diterima di masyarakat, jangan sampai WBP ini  melakukan tindak pidana dan harus bermanfaat bagi masyarakat,” imbuhnya.

Sedangkan untuk Petugas Keimigrasian, Eddy meminta seluruhnya harus berhati-
hati terutama para Pejabat Keimigrasian karena memiliki kewenangan besar dalam  
mengambil diskresi. Karena objek imigrasi adalah Warga Negara Asing (WNA), maka  
harus ditekankan dalam melakukan tugasnya harus tetap melindungi Hak Asasi Manusia  (HAM) karena sifatnya universal.

“Dalam menjalankan fungsi lalu lintas dan pengawasan, harus bekerja berdasarkan  
Catur Fungsi Keimigrasian, yaitu pelayanan, keamanan, penegakan hukum, fungsi  
fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat,” tegas Eddy.

Eddy juga membahas tentang peningkatan kinerja dalam meraih predikat Wilayah  
Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Menurut  Wakil Menteri Hukum dan HAM ini, profesionalisme harus berpegang pada integritas,  transparansi dan akuntabilitas sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat  lebih terukur sehingga masyarakat puas dan bisa dipertanggungjawabkan.

“WBK dan WBBM bukan satu-satunya indikasi tidak ada korupsi. Yakin saja apabila  punya integritas, transparansi dan akuntabilitas WBK/WBBM ini akan terwujud dengan  sendirinya,” kemudian Eddy secara resmi juga menutup Rapat Koordinasi di  Kanwil Kemenkumham NTB.


Dalam kunjungannya ke NTB Wamen Kemenkumham menyempatkan diri berkunjung ke Lembaga Pembinaan Anak (LPA), seperti diketahui bahwa anak - anak yang ada di sana merupakan anak - anak yang berkaitan dengan hukum.

"Saya melihat yang pertama tempatnya bersih dan ideal Kapasitas jadi untuk daya tampung 70 orang tapi di huni sekita 40 orang lebih, yang terpenting sebentulnya tadi ketika saya meninjau di LPA mereka di ajari berbagai keterampilan seperti mekanikal listrik, kerajinan tangan dan itu sangat bermanfaat artinya selama mereka di Lapas Pembinaan Khusus Anak mereka di ajarkan berbagi macam keterampilan. Termasuk Kemenkumham juga bekerjasama dengan sekolah yang ada di depan LPA tersebut supaya mereka juga bisa mengikuti pendidikan," ungkap Wamen.

Selanjutnya Wamen juga mengunjungi Lapas Perempuan, dan terlihat juga masih ideal kapasitas dari sekitar 130 lebih warga binaan. Wamen juga sempat melihat warga binaan di Lapas Perempuan yang saat itu sedang berkumpul di aula, ada yang sedang melakukan kerajinan tangan seperti menyulam, ada yang membuat hiasan, termasuk juga ada yang melakukan tenun.

"Kalau sampai dalam waktu lima bulan saya berkunjung ke NTB berarti saya sangat berkesan dengan kantor wilayah ini, dan pelayanan di kantor ini sangat baik,  terangnya.

Wamen juga menyampaikan kepada Kanwil Kemenkumham NTB agar meningkatkan kinerja yang berpegang pada integritas, kapabilitas dan transparansi, tutupnya.


Pewarta : YD
Editor : R7 - 01