 |
| (Foto: Ketua DPD Partai NasDem Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin, ST., M.M.Inov,) |
Sumbawa Barat – Reportase7.com
Dugaan praktik jual beli proyek Pokok Pikiran (Pokir) yang melibatkan oknum anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memicu gelombang sorotan dari berbagai pihak. Oknum legislator berinisial RZL dari Fraksi Partai NasDem diduga kuat telah melakukan praktik transaksional dengan menjanjikan proyek kepada sejumlah kontraktor lokal di Sumbawa Barat.
Salah satu kontraktor yang menjadi korban, Syaiful Arif, mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap oknum RZL. Ia mengaku telah menyerahkan sejumlah uang sesuai permintaan RZL, namun proyek yang dijanjikan tak kunjung terealisasi hingga saat ini, Selasa 19 Mei 2026.
"Saya sudah setor uang Rp27 juta kepada RZL, dan bukti kuitansinya juga ada. Uang tersebut sudah saya serahkan sejak setahun yang lalu, tapi sampai sekarang proyek yang dijanjikan tidak ada sama sekali," ungkap Syaiful Arif kecewa.
Merasa ditipu, Syaiful mengaku telah berulang kali mendatangi RZL untuk menagih pengembalian uang miliknya. Namun, oknum anggota DPRD tersebut dinilai terus mengelak dan hanya memberikan janji manis tanpa kepastian.
"Sampai saat ini uang saya belum dikembalikan. Janjinya selalu besok lusa, besok lusa saja," kesalnya.
Menanggapi skandal yang menyeret kadernya, Ketua DPD Partai NasDem Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin, ST., M.M.Inov, angkat bicara. Ia mengaku sangat kecewa atas perilaku RZL yang dinilai telah mencoreng marwah dan nama baik partai.
Fud menegaskan bahwa kasus ini telah menjadi atensi serius di internal partai dan penanganannya kini telah dilimpahkan ke tingkat atas.
"Kami sudah melimpahkan kasus ini ke Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem di Mataram, karena kewenangan pemberian sanksi berada di ranah DPW dan DPP," tegas Fud.
Selain menyayangkan dugaan tindakan penipuan tersebut, Fud juga menyoroti minimnya kontribusi RZL terhadap partai yang telah membesarkan namanya selama ini.
"Saya sangat kecewa dengan RZL ini. Bahkan kontribusinya ke partai sampai saat ini sama sekali belum ada," tambahnya.
Fud menyatakan bahwa RZL telah dilaporkan oleh anak korban ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) agar kasus ini segera diproses secara etik dan organisatoris. Ia pun memberikan peringatan keras kepada seluruh legislator agar tidak menyalahgunakan wewenang.
"Jangan jadikan Pokir sebagai ajang jualan atau dagangan anggota DPRD," pungkas Fud dengan tegas.
Pewarta: Red
Editor: R7 - 01
0Komentar