Sumbawa Barat – Reportase7.com
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa Barat menggelar Sosialisasi Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Aula Kantor BPS Kabupaten Sumbawa Barat, Selasa 23 Juni 2026. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah, S.T., M.Si., dan dihadiri oleh para kepala Perangkat Daerah, Kepala Kantor Kementerian Agama, insan pers, serta pelaku usaha di Kabupaten Sumbawa Barat.
Kegiatan sosialisasi tersebut bertujuan memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya Sensus Ekonomi 2026 sekaligus mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam memberikan data yang akurat kepada petugas sensus. Hal ini menjadi penting mengingat capaian pendataan selama delapan hari pertama pelaksanaan sensus baru mencapai 7,6 persen.
Kepala BPS Kabupaten Sumbawa Barat, Ni Ketut Alit Rahayu Hendrayani, dalam laporannya menyampaikan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 telah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Namun, hingga saat ini tingkat pendataan yang telah berhasil diselesaikan baru mencapai 7,6 persen, sementara target yang diharapkan pada periode yang sama berada pada kisaran 25 persen.
Menurutnya, salah satu tantangan utama di lapangan adalah masih adanya masyarakat yang belum bersedia menerima petugas sensus maupun memberikan informasi yang diperlukan.
"Kami memahami bahwa sebagian penolakan yang terjadi kemungkinan disebabkan oleh kurangnya informasi dan pemahaman masyarakat mengenai tujuan sensus. Padahal seluruh informasi yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegasnya.
Ia menjelaskan, data yang dihasilkan dari Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan ekonomi nasional maupun daerah selama sepuluh tahun ke depan, mulai dari sektor investasi, perdagangan, industri, UMKM, penciptaan lapangan kerja hingga perencanaan pembangunan ekonomi daerah secara menyeluruh.
Karena itu, keberhasilan sensus tidak hanya menjadi tanggung jawab BPS, melainkan memerlukan dukungan seluruh elemen masyarakat. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa data yang dihimpun oleh BPS tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan.
Sementara itu, Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah, S.T., M.Si., dalam sambutannya mengapresiasi langkah BPS yang terus melakukan penguatan sosialisasi meskipun pelaksanaan sensus telah berjalan.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa Barat yang telah mempersiapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan melibatkan berbagai pihak di daerah. Pembangunan ekonomi yang kuat harus dimulai dari data yang benar, lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data merupakan fondasi penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan yang tepat sasaran,” ujar Bupati.
Bupati juga menyoroti progres pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Sumbawa Barat dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berperan aktif menyukseskan pendataan yang saat ini masih berada di bawah target.
"Dari laporan yang disampaikan Kepala BPS, hingga saat ini capaian pendataan baru berada pada kisaran 7,6 persen. Angka tersebut masih cukup jauh dari target yang diharapkan, yaitu sekitar 25 persen pada akhir Juni 2026. Karena itu diperlukan dukungan dan keterlibatan seluruh pihak agar target tersebut dapat tercapai," ujar Bupati.
Bupati menjelaskan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi dilakukan melalui dua pendekatan, yakni pendataan langsung oleh petugas sensus ke rumah tangga dan pelaku usaha, serta metode pengisian data bersama atau Ngisi Bareng yang ditujukan bagi usaha menengah dan besar. Saat ini terdapat sekitar 145 petugas sensus yang bertugas di lapangan dengan target rata-rata 500 responden per petugas selama masa pendataan berlangsung.
"Oleh karena itu, saya berharap seluruh masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat untuk menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan informasi yang benar sesuai kondisi yang sebenarnya. Partisipasi masyarakat sangat menentukan kualitas data yang dihasilkan," pungkasnya.
Dalam kesempatan tersebut, BPS juga memaparkan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan sensus ekonomi kelima yang dilaksanakan di Indonesia setelah tahun 1986, 1996, 2006, dan 2016. Berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya, Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya mendata unit usaha, tetapi juga seluruh keluarga dan anggota keluarga yang memiliki aktivitas ekonomi. Pendataan mencakup 20 kategori lapangan usaha dan dilakukan melalui sistem digital yang memungkinkan pemantauan secara real time melalui dashboard nasional.
Selain itu, berbagai inovasi diterapkan dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, antara lain pemanfaatan data administrasi, pendataan usaha digital, penggunaan geotagging, teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), layanan chatbot, serta aplikasi pendataan digital FASIH yang memungkinkan validasi data dilakukan secara otomatis.
BPS juga menegaskan bahwa seluruh data responden dijamin kerahasiaannya sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Data individu maupun perusahaan tidak akan dipublikasikan secara terbuka dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik dalam bentuk data agregat.
Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan sensus, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat akan terus bersinergi dengan BPS melalui penguatan sosialisasi, pemantauan capaian pendataan, fasilitasi kegiatan Isi Bareng, serta pendampingan petugas hingga tingkat kecamatan, desa, RT, dan RW. Koordinasi khusus juga akan dilakukan untuk mendukung pendataan di kawasan strategis, termasuk wilayah lingkar tambang yang memerlukan mekanisme pendataan tersendiri.
Sebagai tindak lanjut, BPS Kabupaten Sumbawa Barat bersama Pemerintah Daerah akan memperluas sosialisasi melalui media massa, perangkat daerah, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Sensus Ekonomi 2026.
Diharapkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, target pendataan dapat tercapai sehingga menghasilkan data ekonomi yang lengkap, akurat, dan terpercaya sebagai landasan perumusan kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Sumbawa Barat dan Indonesia dalam satu dekade mendatang.
Pewarta: Red
Editor: R7 - 01
0Komentar