Sumbawa Barat - Reportase7.com
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melalui Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit, dan Kesehatan Lingkungan (P3KL) Dinas Kesehatan menggelar Rapat Koordinasi dan Advokasi Pelaksanaan Kegiatan Tim Krisis Kesehatan pada Selasa (14/4/2026). Kegiatan yang berfokus pada Penanganan Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) Rabies ini berlangsung khidmat di Aula Kedai Sawah, Taliwang.
Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan strategis, mulai dari jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait,, RSUD Asy-Syifa, para Kepala Puskesmas, hingga pengelola program surveilans/zoonosis dari seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat, Akhiruddin Juliadi, SKM., M.Si. Dalam sambutannya, beliau menekankan bahwa penanganan rabies tidak bisa dilakukan secara parsial oleh sektor kesehatan saja, melainkan memerlukan gerak serempak lintas sektor.
“Melalui rapat koordinasi ini, kita diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan di lapangan, merumuskan kebijakan bersama, dan mengimplementasikannya secara nyata. Peran seluruh pihak harus berjalan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing agar penanganan rabies dapat dilakukan secara optimal,” ujar Akhiruddin.
Beliau menambahkan bahwa penguatan koordinasi dan kolaborasi adalah kunci dalam mengoptimalkan peran Tim Krisis Kesehatan dalam menghadapi potensi ancaman wabah.
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat memasang target optimistis untuk akhir tahun 2026. Dengan sinergi yang lebih kuat, diharapkan angka kasus rabies dapat terus ditekan dan menunjukkan tren perbaikan dibanding tahun sebelumnya. Sebagai catatan, pada tahun 2025, Kabupaten Sumbawa Barat berhasil menjaga angka kasus berada di bawah 432 kasus.
Rapat ini juga menghadirkan sejumlah narasumber ahli untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai situasi rabies, di antaranya:
Kabid P3KL Dinas Kesehatan KSB, memaparkan data terkini kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) di wilayah KSB. Dinas Pertanian KSB, menjelaskan kebijakan terkini terkait penanggulangan dan kontrol terhadap Hewan Penular Rabies (HPR). Sementara Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Memberikan perspektif luas mengenai situasi rabies di tingkat provinsi serta pentingnya integrasi program antar wilayah.
Sesi diskusi berlangsung aktif dan konstruktif, di mana para peserta membedah hambatan teknis di lapangan—mulai dari ketersediaan vaksin hingga pola komunikasi masyarakat.
Rapat koordinasi ini menghasilkan kesepakatan langkah strategis dan rencana tindak lanjut yang konkret. Melalui dukungan kebijakan dan alokasi sumber daya yang tepat, diharapkan pencegahan dan pengendalian rabies di Kabupaten Sumbawa Barat dapat berjalan lebih efektif, terkoordinasi, dan berkelanjutan demi melindungi masyarakat dari risiko fatalitas rabies.
Pewarta: Red
Editor: R7 - 01
0Komentar