Sumbawa Barat – Reportase7.com
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menggelar Rapat Koordinasi Tim Penilai Internal (TPI) dan Pembinaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung pada Selasa (14/4/2026) ini bertujuan untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat integrasi tata kelola data sektoral di lingkup pemerintah daerah.
Sekretaris Daerah KSB, drh. Hairul, M.M., yang membuka acara tersebut menegaskan bahwa data merupakan instrumen vital dalam menentukan arah pembangunan daerah. Beliau mengingatkan bahwa akurasi data mencerminkan profesionalitas kinerja pemerintah.
"Data bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan cerminan kinerja kita yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa data yang valid, kebijakan yang diambil berisiko tidak tepat sasaran," tegas Sekda.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Dinas Kominfo KSB, Dedy Damhudy M. Khatim, S.P., M.Si., menekankan peran strategis Diskominfo sebagai "Walidata". Ia memastikan setiap data dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus melalui proses verifikasi yang ketat sebelum dipublikasikan.
"Peran kami adalah memastikan data setiap OPD tersusun dengan baik, valid, dan terverifikasi sejak awal. Ini penting agar tidak ada tumpang tindih informasi yang sampai ke publik," ujar Dedy.
Dalam sesi paparan, Kepala BPS Kabupaten Sumbawa Barat, Ni Ketut Alit Rahayu Hendrayani, SST., mengungkapkan bahwa saat ini Indeks Pembangunan Statistik (IPS) KSB berada pada angka 2,7 dengan predikat Kategori Baik. Meski demikian, evaluasi tetap perlu dilakukan secara konsisten untuk menjaga tren positif tersebut.
Target ambisius kemudian dicanangkan untuk tahun ini. Kepala Bidang Statistik dan Persandian Diskominfo, Titin Yuliana, S.STP., M.Ec.Dev., menjelaskan bahwa pihaknya menargetkan kenaikan IPS menjadi 3 pada tahun 2026.
"Untuk mencapai target angka 3, kami memperkuat proses penilaian internal dan verifikasi di lapangan. Fokus kita tahun ini adalah menyempurnakan tahapan pelaksanaan EPSS di seluruh lini," jelas Titin.
Pada tahun ini, lokus evaluasi EPSS difokuskan pada dua sektor penting yaitu Dinas Kesehatan, melalui pendataan lengkap penyakit Tuberkulosis (TBC) dan Dinas Perumahan dan Permukiman terkait pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Melalui koordinasi ini, diharapkan seluruh perangkat daerah memiliki komitmen yang sama dalam menghadirkan data yang akurat, terstandar, dan terintegrasi. Hal ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi pembangunan yang tepat sasaran demi mewujudkan KSB Maju Luar Biasa.
Pewarta: Red
Editor: R7 - 01
0Komentar