Mataram – Reportase7.com
Pimpinan Pemuda Nahdlatul Wathan (NW) Provinsi NTB melalu PD Pemuda NW Kota Mataram, melontarkan kritik terhadap sejumlah kebijakan Gubernur NTB HL Mohammad Iqbal setelah mencermati dinamika kepemimpinan selama satu tahun terakhir.
Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah keputusan Pemerintah Provinsi NTB menyewa 72 unit mobil listrik dengan nilai mencapai Rp14 miliar. Kebijakan ini dinilai belum memiliki urgensi yang jelas serta belum disertai penjelasan terbuka mengenai manfaat dan efisiensi yang diperoleh daerah.
Ketua PD Pemuda NW Kota Mataram, M. Zainul Mukhtar Firdaus, menegaskan bahwa jika kebijakan tersebut diklaim sebagai bagian dari efisiensi anggaran dan modernisasi transportasi pemerintahan, maka pemerintah wajib menyampaikan data penghematan secara transparan dan terukur kepada publik.
“Jika alasan penggunaan mobil listrik adalah efisiensi, maka pemerintah harus menjelaskan secara terbuka berapa penghematan yang dihasilkan. Berapa biaya operasional kendaraan sebelumnya, berapa biaya setelah menggunakan mobil listrik, dan berapa besar pengurangan anggaran BBM yang benar-benar terjadi,” tegasnya di Mataram, Senin 16 Maret 2026.
Menurutnya, penjelasan mengenai penghematan tidak boleh hanya berupa narasi atau klaim sepihak, tetapi harus disertai perhitungan matematis yang jelas dan dapat diuji oleh publik.
“Publik membutuhkan data konkret, bukan sekadar klaim atau lip service. Harus ada hitungan matematis yang transparan agar masyarakat bisa menilai apakah kebijakan Rp14 miliar ini benar-benar menghasilkan efisiensi atau justru sebaliknya,” ujarnya.
Selain itu, Firdaus juga menyoroti kesiapan ekosistem infrastruktur kendaraan listrik di NTB yang dinilai belum sepenuhnya siap. Ia menyebut penggunaan mobil listrik seharusnya diiringi kesiapan berbagai aspek pendukung, mulai dari kondisi jalan, ketersediaan stasiun pengisian daya listrik, layanan perawatan kendaraan, hingga skema penggantian unit apabila terjadi gangguan di tengah perjalanan.
“Banyak ruas jalan di NTB masih dalam kondisi rusak. Infrastruktur pengisian daya juga belum merata. Kalau ekosistemnya belum siap, maka kebijakan ini justru berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam operasional pemerintahan,” katanya.
Meritokrasi Hanya Lips Servis
Selain kebijakan mobil listrik, Pemuda NW juga menyoroti penerapan meritokrasi di lingkup Pemerintah Provinsi NTB yang dinilai masih jauh dari prinsip transparansi dan profesionalitas.
Zainul Mkhtar menilai selama ini proses yang disebut sebagai meritokrasi tidak pernah dibuka secara jelas kepada publik. Penilaian terhadap pejabat sering kali hanya diumumkan secara sepihak tanpa penjelasan mengenai indikator maupun hasil penilaian yang digunakan.
“Selama ini tidak ada keterbukaan. Tiba-tiba saja diumumkan bahwa seseorang memiliki nilai bagus, lalu langsung dilantik. Publik tidak pernah mengetahui seperti apa proses penilaiannya, siapa saja yang ikut seleksi, dan bagaimana hasil penilaian tersebut,” ujarnya.
Ia juga mengungkap adanya temuan bahwa beberapa pejabat yang dilantik justru tidak mengikuti proses beauty contest atau seleksi terbuka, yang seharusnya menjadi bagian penting dalam sistem merit.
“Ini tentu menimbulkan tanda tanya besar. Ada beberapa pejabat yang tidak mengikuti beauty contest, tetapi justru dilantik menduduki jabatan strategis. Hal seperti ini justru mencederai prinsip meritokrasi yang selama ini digaungkan,” katanya.
Lebih jauh, ia juga menyoroti adanya figur yang disebut-sebut memiliki persoalan atau pernah menjadi sorotan aparat penegak hukum, namun tetap dipercaya menempati jabatan strategis di lingkungan pemerintahan.
“Ini menjadi kontradiksi besar. Di satu sisi meritokrasi terus dikampanyekan, tetapi di sisi lain orang-orang yang bermasalah justru tetap bertahan bahkan menempati posisi penting dalam birokrasi,” tegasnya.
Menurut Zainul Mukhtar, meritokrasi seharusnya dibangun di atas kriteria penilaian yang jelas, terukur, dan terbuka kepada publik. Tanpa transparansi tersebut, jargon meritokrasi berpotensi hanya menjadi slogan politik.
“Meritokrasi yang tidak pernah menunjukkan kriteria penilaian kepada publik pada akhirnya tidak ubahnya seperti janji kampanye. Manis diucapkan, tetapi jauh dari yang diperbuat,” ujarnya.
Pemuda NW juga menyoroti masih banyaknya jabatan strategis di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hingga kini diisi oleh pelaksana harian (Plh) atau pelaksana tugas (Plt), termasuk posisi Sekretaris Daerah yang hingga kini belum memiliki pejabat definitif.
Di sisi lain, berbagai program strategis yang pernah dijanjikan seperti Desa Berdaya, NTB Sehat dan Cerdas, NTB Agromaritim, NTB Inklusif, dan NTB Connected dinilai belum menunjukkan progres yang signifikan.
“Jangan kira publik diam lalu pemerintah bisa menjalankan roda pemerintahan seenaknya. Publik sedang mencatat, menghitung, dan menilai apa saja yang benar-benar dilaksanakan oleh pemimpin NTB,” katanya.
“Percayalah, kami tidak diam. Kami hanya sedang menghitung dan menunggu waktu,” pungkasnya.
Pewarta: Red
Editor: R7 - 01
0Komentar