Sumbawa Barat - Reportase7.com
Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memberikan sejumlah catatan kritis dan rekomendasi strategis terhadap kinerja Pemerintah Daerah tahun anggaran 2025.
Dua sektor utama yang menjadi sorotan tajam adalah efektivitas pengelolaan persampahan dan kemantapan infrastruktur pengairan.
Ketua Pansus LKPJ DPRD KSB, Norvie Apriansyahi, ST., MA, memaparkan bahwa indikator kinerja pengelolaan persampahan saat ini mencapai 50,08%. Meski angka ini dinilai cukup baik, namun masih berada di bawah target yang ditetapkan sebesar 60%.
Norvie menegaskan bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh berpuas diri dengan pola pengelolaan sampah konvensional yang ada saat ini karena berdampak negatif pada lingkungan jangka panjang.
"Pola konvensional bukan lagi solusi yang harus dipertahankan. Kita butuh inovasi jitu. Sebagai perbandingan, TPST Sandubaya di Kota Mataram telah mampu mengolah 40 hingga 46 ton sampah per hari dengan sistem modern. KSB harus menuju ke arah sana untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan," ujar Norvie, Jumat 27 Maret 2026.
Terkait hal tersebut, Pansus mengeluarkan rekomendasi resmi yakni:
- Mendorong pengelolaan sampah yang melibatkan seluruh aspek masyarakat.
- Mendorong pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di setiap Kecamatan.
- Melakukan penguatan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan sampah.
- Meminta Pemerintah Daerah intens melakukan pemantauan baku mutu air, udara, dan tanah untuk memastikan tingkat pencemaran tetap terkendali, terutama mengantisipasi dampak kesehatan masyarakat.
Di sisi lain, Pansus memberikan apresiasi terhadap capaian sasaran strategis infrastruktur pengairan. Realisasi kinerja pada tahun 2025 tercatat sebesar 93,75%, melampaui target RPJMD yang dipatok pada angka 90,50%.
Namun, di balik capaian angka tersebut, Pansus memberikan catatan krusial bagi instansi terkait. Norvie menekankan agar pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada perencanaan yang bersifat preventif.
"Capaian infrastruktur pengairan memang melampaui target, tetapi evaluasi kami menunjukkan perlunya langkah strategis yang lebih fokus pada perencanaan pencegahan bencana banjir, khususnya di wilayah dalam Kota Taliwang," tegasnya.
Pansus merekomendasikan agar Pemerintah Daerah segera mematangkan dokumen perencanaan dan eksekusi program drainase serta normalisasi yang terintegrasi guna memastikan warga Taliwang terbebas dari ancaman banjir tahunan.
Pewarta: Red
Editor: R7 - 01
0Komentar