Sumbawa Barat – Reportase7.com
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Norvie Apriansyahi, ST., MA, menyampaikan laporan hasil pendalaman terhadap capaian kinerja Pemerintah Daerah tahun anggaran 2025. Dalam laporannya, Pansus memberikan apresiasi atas stabilitas perlindungan sosial dan lompatan signifikan dalam pemberdayaan masyarakat miskin.
Norvie memaparkan bahwa tujuan strategis Meningkatnya Jaminan dan Perlindungan Sosial Masyarakat Miskin berhasil mempertahankan performa maksimal. Realisasi indikator kinerja pada tahun 2025 tercapai sebesar 100%, konsisten dengan capaian tahun sebelumnya.
"Angka 100 persen ini menunjukkan stabilitas kinerja Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Namun, stabilitas ini harus dibarengi dengan peningkatan kualitas infrastruktur pelayanan," ujar Norvie, Jumat 27 Maret 2026.
Meski secara angka mencapai target, Pansus menemukan hambatan krusial di lapangan, yakni kurangnya tenaga profesional dalam pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta belum tersedianya pusat rehabilitasi bagi tuna susila, anak terlantar, maupun lansia terlantar.
Atas dasar tersebut, Pansus merekomendasikan, Pemerintah Daerah wajib melakukan pelatihan intensif bagi tenaga pelayanan PMKS, dan mendorong hadirnya pusat rehabilitasi terpadu di KSB.
Keberhasilan paling mencolok terlihat pada sasaran strategis meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Miskin. Tingkat keberdayaan masyarakat tercatat mencapai 110,93%, melampaui jauh target akhir RPJMD yang dipatok sebesar 45%.
"Capaian ini masuk dalam predikat kinerja Istimewa. Ini membuktikan bahwa kebijakan afirmatif Pemerintah KSB dalam pengentasan kemiskinan sudah berada pada jalur yang tepat (on the track), bahkan melampaui ekspektasi perencanaan lima tahunan," tegas Norvie.
Di sisi internal pemerintahan, sasaran Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah juga menunjukkan tren positif dengan realisasi kinerja sebesar 133,33%, melebihi target 100% yang ditetapkan dalam RPJMD.
Sebagai tindak lanjut untuk mempertahankan performa tersebut, Pansus LKPJ memberikan catatan strategis agar Pemerintah Daerah lebih fokus memberikan akses seluas-luasnya bagi ASN untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan. Serta memperjelas jalur pengembangan karir dalam jabatan fungsional guna menciptakan birokrasi yang lebih ahli dan responsif.
Laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat untuk menyusun program kerja yang lebih berdampak pada tahun mendatang, khususnya dalam menutup celah kekurangan pada sektor pelayanan sosial teknis.
Pewarta: Red
Editor: R7 - 01
0Komentar