Mataram – Reportase7.com
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garda Satu NTB melontarkan kritik keras terhadap langkah Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Lalu Moh. Faozal, terkait penerbitan surat edaran yang berisi permintaan sumbangan kepada sejumlah perusahaan di Nusa Tenggara Barat.
Surat tersebut diketahui bertujuan untuk menghimpun dana bantuan penanganan korban banjir dan bencana alam di beberapa wilayah NTB. Namun, langkah ini dinilai kontraproduktif dan justru mencidrai wibawa Pemerintah Provinsi NTB.
Ketua Garda Satu NTB Abdul Hakim menyatakan keheranan atas kebijakan tersebut. Pihaknya mempertanyakan urgensi meminta sumbangan kepada pihak swasta di saat pemerintah daerah memiliki alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) yang seharusnya diperuntukkan bagi penanganan darurat bencana.
"Langkah meminta-minta sumbangan ke perusahaan ini sangat mencidrai citra pemerintah. Kita punya anggaran resmi. Pertanyaannya, dikemanakan dana BTT yang selama ini dialokasikan untuk penanganan bencana? Kenapa justru harus mengetuk pintu perusahaan?" tegasnya Bang Akim sapaan akrabnya, Minggu 25 Januari 2025.
Lebih lanjut, Bang Akim memberikan peringatan keras agar momentum bencana tidak dijadikan celah bagi oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok. Pihaknya khawatir praktik penggalangan dana di luar mekanisme APBD yang ketat dapat memicu munculnya penyalahgunaan wewenang.
"Jangan sampai muncul 'siluman baru' yang menggarong dana bencana dengan berkedok meminta bantuan sumbangan dari perusahaan-perusahaan di NTB. Kami tidak ingin ada pihak yang menari di atas penderitaan rakyat," tambahnya.
Garda Satu NTB mendesak agar praktik-praktik yang mengatasnamakan rakyat dan bencana untuk kepentingan yang tidak transparan segera dihentikan.
Meminta Plh Sekda NTB untuk meninjau ulang kebijakan tersebut agar tidak membebani iklim usaha dengan pungutan berkedok sumbangan. Dan mendesak Pemprov NTB untuk membuka data penggunaan dana BTT secara transparan kepada publik.
Akim juga meminta "siluman-siluman" anggaran berhenti bergentayangan di NTB dengan menggunakan narasi kemanusiaan untuk tujuan yang meragukan.
"Kami minta siluman baru ini berhenti bergentayangan di NTB. Jangan lagi mengatasnamakan rakyat dan bencana untuk kepentingan yang tidak jelas. Rakyat butuh solusi nyata dari anggaran negara, bukan sekadar surat edaran permintaan sumbangan," tutupnya.
Pewarta: Red
Editor: R7 - 01
0Komentar