Bupati Lombok Timur Instruksikan OPD Gerilya Jemput Bola ke Pusat

Lombok Timur, Reportase7.com

Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Haerul Warisin, secara resmi menyerahkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 dihadapan Rapat Paripurna DPRD, Senin 17 November 2025. 

Penyampaian ini tidak hanya menjadi rutinitas administrasi, tetapi juga menjadi penanda dimulainya perjuangan berat daerah ditengah tekanan fiskal dari Pemerintah Pusat.

​Bupati secara blak-blakan mengakui tantangan berat yang menanti. Meskipun semangatnya adalah meneladani pahlawan melalui kerja keras dan dedikasi, realitasnya adalah adanya penyesuaian signifikan pada transfer keuangan daerah dari Pusat.

"​Dengan berkurangnya kapasitas fiskal ini, Pemerintah Daerah dituntut semakin kreatif dan inovatif dalam mengelola sumber daya yang ada," tegas Bupati. 

​Instruksi Keras: OPD Wajib 'Amankan' Dana Pusat

​Menghadapi tahun anggaran 2026 yang disebutnya "kompetitif," Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin mengeluarkan instruksi tegas. Seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diperintahkan untuk menggencarkan koordinasi langsung dengan Kementerian dan Lembaga di Pusat.

"​Tujuannya jelas, mengamankan program dan kegiatan yang sejalan dengan visi pembangunan Lotim SMART (Sejahtera, Maju, Adil, Religius, dan Transparan), memastikan daerah tidak kehilangan fokus akibat penyusutan dana transfer. ​Jantung APBD 2026 Rp 3,72 Triliun di ujung tanduk," ujarnya. 

​Secara keseluruhan, target APBD 2026 ditetapkan ambisius sebesar Rp 3,72 triliun lebih. Namun, postur anggaran menunjukkan kerentanan yang nyata:
​Pendapatan Daerah: Hampir 67% didominasi oleh Pendapatan Transfer (Rp 2,487 triliun lebihujarn

Target PAD hanya Rp 584,478 miliar lebih, menyoroti urgensi kreativitas dan inovasi yang diminta Bupati.

​Anggaran belanja sebesar Rp 3,72 triliun akan dialokasikan untuk membiayai belanja wajib, mulai dari belanha pegawai, belanja barang/jasa, hingga belanja modal yang krusial untuk sarana pelayanan publik dan pendorong pertumbuhan ekonomi.

​Masyarakat dan Dewan kini menanti, sejauh mana OPD Lombok Timur mampu mewujudkan visi SMART ketika kantong dana dari Pusat semakin ketat, memaksa seluruh jajaran birokrasi berjuang bak "pahlawan sejati" yang diharapkan Bupati. 

Pewarta: RS
Editor: R7 - 01