Jakarta - Reportase7.com
Wacana pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa dari Provinsi Nusa Tenggara Barat masih menjadi tanda tanya dan belum mendapat respon positif dari kalangan elit di pemerintahan pusat, khusunya Kemendagri.
Beberapa waktu lalu masyarakat pulau Sumbawa menggelar aksi unjuk rasa berjilid-jilid di objek vital Pelabuhan Poto Tano guna mendesak pemerintah pusat untuk segera membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) salah satunya pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.
Bagaimana tidak, pada janji politik salah satu Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Fahri Hamzah pernah mengatakan kepada masyarakat NTB saat kampanye akbar di Kabupaten Bima. Ia dengan lantang mengatakan bahwa sudah berkoordinasi dengan Capres Prabowo bila mana terpilih nanti menjadi presiden, pada tahun pertama pemerintahannya akan memprioritaskan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.
Namun sejauh ini suara-suara itu seakan tenggelam, bahkan nyaris tidak pernah di gaungkan lagi oleh sosok politisi dari pulau Sumbawa itu.
Dikutip dari Pintassatu.com Rencana Pemekaran Propinsi Pulau Sumbawa dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) seakan pupus.
Pemekaran yang diharapkan oleh masyarakat yang berada di 5 Kabupaten/Kota di Pulau Sumbawa, yakni Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat dipastikan tidak mungkin dalam waktu dekat.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya usai melaksanakan ibadah sholat Idul Adha, Jumat 06 Juni 2025.
Menurut Wamendagri, pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa tidak dapat direalisasikan dalam waktu dekat
“Tidak akan, tidak mungkin pemekaran (Provinsi Pulau Sumbawa) terjadi, mungkin bisa dalam waktu 5 tahun kedepan,” ungkapnya Bima Arya pasca pelaksanaan sholat Idul Adha di Bogor.
Bima menegaskan bahwa selain moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) belum dibuka, saat ini kondisi keuangan negara tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan pemekaran daerah.
Pemerintahan saat ini lebih fokus menggunakan anggaran untuk sektor yang lebih produktif.
“Selain masih moratorium, Kondisi keuangan negara saat ini masih belum dapat memfasilitasi, banyak daerah lain juga ingin mekar, kalau yang ini dibuka, yang lain gimana,” tegasnya.
Menurutnya, Pemerintah sekarang juga sedang mengevaluasi banyak DOB yang justru belum mampu menyelenggarakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sebagaimana tujuan pembentukannya.
“Kita juga sedang evaluasi, ini kan banyak daerah terbentuk tapi tidak seperti yang diharapkan,” tutup mantan wali Kota Bogor itu.
Sebagaimana diketahui, sebelumnya terjadi demonstrasi dilakukan oleh sebagian masyarakat Provinsi Pulau Sumbawa di Pelabuhan Poto Tano Sumbawa dan di depan Bandara Muhammad Salahaddin di Bima NTB. Bahkan Polres Bima Kota telah menetapkan 6 orang menjadi tersangka akibat aksi anarkisme saat melakukan aksi demonstrasi menuntut pemekaran Propinsi Pulau Sumbawa.
Sejumlah tokoh Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) dan anggota DPR RI Dapil NTB I (Pulau Sumbawa) juga mendeklarasikan komitmen dukungan terhadap pemekaran Propinsi Pulau Sumbawa di Gedung Senayan DPR RI pada 20 Mei 2025 lalu.
Pewarta: Red
Editor: R7 - 01
0Komentar