Lombok Tengah - Reportase7.com
Lalu Gunawan ketua LSM LAKNAS NTB kembali melaporkan dugaan penyalahgunaan anggaran Pekan Olahraga Provinsi sekaligus dana pembinaan cabor tahun 2024.
Dalam laporannya, Gunawan mengatakan pihaknya melihat potensi kerugian negara yang dilakukan Dispora Lombok Tengah pada saat event Porprov dengan melakukan manipulasi anggaran dan menyalahgunakan wewenangnya, Selasa 03 Juni 2025.
Ia menyebutkan kegiatan Porprov ada miliaran dana yang di peruntukan sebagai fasilitas kontingen Loteng. Diantaranya, pembelian seragam yang pada saat itu terjadi keributan akibat banyak atlit dan pelatih yang tidak mendapatkan seragam. Kemudian transportasi dan akomodisi yang di duga fiktif.
"Ada juga iuran masing masing KONI untuk pembayaran akomodasi yang di bayarkan langsung Dispora Loteng tanpa melalui KONI Loteng. Semua itu ada cash backnya karena atlit dan pelatih tidak tinggal full time tapi begitu kalah pulang langsung," ujar Gunawan.
Lanjut Gunawan, sementara khusus untuk kontingen saat itu jumlah dana sekitar Rp 900 juta. Untuk anggaran 2024 Dispora juga membagikan uang cash kepada 34 Cabor secara langsung.
Padahal dalam nomenklatur anggaran sebesar 330 juta harus di gunakan untuk penyerahan barang kepada masyarakat.
"Kalau pemberian uang cash mestinya menggunakan mekanisme hibah dan lengkap dengan naskah hibahnya," tegasnya.
Cabor kesulitan membuat laporan pertanggungjawaban, karena semua cabor tidak membelanjakan dana untuk membeli peralatan namun untuk kegiatan kegiatan-kegiatan.
"Kami yakin kalau ada cabor yang menyampaikan SPJ pembelian alat-alat dapat di pastikan fiktip atau mengada-ada.
Untuk itu, kami mendesak Kejari Loteng segera mengusut tuntas dugaan ini dengan memangggil semua pihak," ungkapnya.
LAKNAS laporkan ada dekitar Rp 1,2 miliar dugaan kerugian negara dan melanggar permendagri No 77 tahun 2020 dan Peraturan pemerintah no 12 tahun 2019.
Sebagai bentuk transparansi LAKNAS juga meminta kejaksaan tidak menggunakan inspektorat Loteng sebagai lembaga untuk mengaudit persoalan olahraga karena kepala Inspetorat termasuk salah satu Ketua Cabor untuk menjaga infependensi dan konflik of interest nantinya.
"Kita minta audit langsung BPK saja kalau inspektorat kita tidak percaya" pungkasnya.
Pewarta: Red
Editor: R7 - 01
0Komentar