Mataram - Reportase7.com




Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB  Dr. H. Aidy Furqan, S. Pd., M. Pd, memberi keterangan terkait berita yang yang beredar mengatakan bahwa, sekitar 3000 an pelajar SMA/SMK yang terancam putus sekolah. Hal tersebut  di sampaikan oleh salah satu anggota komisi V DPRD NTB melalui salah satu media yang terbit 8 November 2021 lalu.

Keterangan tersebut di tanggapi Kepala Dinas pendidikan dan kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB Dr. Aidi Furqon melalui siaran telepon (watshap), Sabtu (13/11/2021).

Dalam pembicaraan via Wa tersebut Furqon menjelaskan bahwa berdasarkan data yang kami peroleh sejak tahun 2019 hingga 2021 ini DiKbud NTB menerima data sekitar 0,2 persen pelajar putus sekolah.

"Data tersebut berdasarkan akumulasi sekitar 3 sampai 4 tahun lau, bukan tahun ini saja," jelas Furqon.

Dan berdasarkan data terahir kami ada sekitar 1500 pelajar putus sekolah tingkat SMA/SMK telah teratasi dengan masuk ke SMA terbuka yang memang berada di naungan Dikbud.

Menanggapi pernyataan Anggota Komisi V DPRD NTB yang menyebutkan 3000 pelajar terancam putus sekolah, Kadis Menjelaskan bahwa itu menurut mereka, nanti akan disandingkan dengan data dari Dikbud.

"Bisa saja data 3000 tersebut adalah data yang di gabungkan dengan data pelajar dari pondok - pondok Pesantren dan sekolah-sekolah swasta, sementara Dikbud belum sampai kesana datanya," ungkap Furqon.

Terkait Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilayangkan Komisi V DPRD Provinsi NTB, pihaknya sangat siap menyampaikan keterangan dengan data - data yang memang telah kami siapkan jauh sebelumnya untuk kebutuhan laporan. Karena data pelajar putus sekolah itu telah ada beberapa tahun sebelumnya berikut program - program penanganannya.

Undangan RDP dari DPRD Provinsi NTB tersebut kami sangat siap, hal - hal yang harus kami sampaikan nanti saat rapat telah tersiapkan sebelumnya.

"Insya Allah bila tidak ada halangan saya sendiri yang akan menghadiri undangan tersebut tanpa harus mewakilinya," pungkasnya.

Sementara itu Anggota Komisi V DPRD NTB dari Partai NasDem Bokhari Muslim  mengatakan bahwa, pendidikan itu menjadi syarat mutlak bila rakyat negara atau daerah ini ingin sejahtera, berkembang dan membangun daerah nya.

"Pendidikan adalah syarat mutlak bila daerah NTB ini mau maju dan berkembang serta terwujudnya kesejahteraan rakyat, sehingga pendidikan menjadi prioritas utama," jelas Bokhari, saat di hubungi via telepon.

Seperti yang kita ketahui bahwa Pendidikan adalah salah satu bagian yang anggarannya tidak ada Recofusing, dimana anggaran pendidikan yang 20 persen ini seharusnya bisa disesuaikan dengan situasi seperti sekarang ini, karena menurut hemat kami pemicu terbesar pelajar putus sekolah ini, salah satunya karena faktor ekonomi.

Untuk itu kami berharap kepada pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk cerdas berinovasi terkait program - program pendidikan di situasi seperti ini.

"Kita jangan bisa ngomong doang tentang program pendidikan, tugas kita semua utuk segera tanggapi apapun persoalan pendidikan yang terjadi di daerah kita, jangan kita diam," cetus Politis NasDem ini.

Terkait undangan RDP yang kami layangkan kepada Dikbud NTB, adalah untuk mengajak berdiskusi, berkolaborasi guna mencari solusi terhadap masalah pendidikan di NTB.

Kami berharap melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini bisa kita temukan akar permasalahan terkait pelajar putus sekolah ini, serta bersama - sama mencari jalan keluar dari permasalahan yang ada.

"Undangan RDP yang kami layangkan itu bukan maksud kami menjajal dinas terkait, tepi tujuan utamanya berdiskusi untuk mencari solusi terkait pelajar yang terancam putus sekolah," tutup Bokhari.



Pewarta : YD
Editor : R7 - 01