Kortastipidkor Mabes Polri Turun Gunung ke Sumbawa Barat, 5 Pejabat OPD, 1 Pengusaha, dan 1 Anggota Dewan Dipanggil

Sumbawa Barat - Reportase7.com

Belum usai guncangan publik akibat kasus dugaan penyimpangan pokok pikiran (Pokir) Dewan terkait pengadaan mesin combine yang kini disidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa Barat, suhu politik dan hukum di "Bumi Pariri Lema Bariri" kembali memanas, Kamis 12 Februari 2026.

Satuan tugas khusus dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Mabes Polri dikabarkan mulai membidik sejumlah dugaan mega skandal di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa tujuh orang saksi kunci telah dilayangkan surat panggilan resmi.

Berdasarkan sumber tepercaya, ketujuh orang yang dipanggil tersebut terdiri dari, 5 Kepala/Pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab KSB, 1 Pengusaha lokal dan 1 Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat.

Langkah Mabes Polri ini diduga kuat merupakan respon atas sejumlah laporan kasus korupsi yang selama ini dianggap "jalan di tempat" atau mandek di tingkat lokal. Kehadiran Kortastipidkor menandakan bahwa penanganan hukum di KSB kini telah menjadi atensi nasional.

Waktunya Mafia Dikerangkeng

Langkah tegas Mabes Polri ini mendapat apresiasi tinggi dari tokoh masyarakat sekaligus aktivis senior KSB, Yusuf Maula. Mantan anggota DPRD KSB dua periode ini menilai intervensi dari pusat adalah angin segar bagi penegakan hukum yang transparan.

"Saya sangat mengapresiasi dan berharap penuh kepada Kortastipidkor Mabes Polri untuk membongkar tuntas kasus-kasus yang ada di KSB. Mafia-mafia anggaran ini harus segera dikerangkeng karena telah merugikan rakyat," tegas Yusuf Maula.

Ia menambahkan bahwa publik KSB kini menanti keberanian penyidik untuk menelusuri aliran dana dan modus operandi yang digunakan para oknum tersebut dalam menggerogoti APBD.

Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat maupun oknum anggota dewan yang dimaksud belum memberikan pernyataan resmi terkait surat panggilan tersebut. Namun, kehadiran tim Mabes Polri dipastikan akan mengubah peta penegakan hukum di wilayah tersebut dalam beberapa waktu ke depan.

Pewarta: Red
Editor: R7 - 01