(Foto: Kepala Dinas Dikbud Provinsi NTB Dr. H. Aidy Furqan, M. Pd, saat menerima wali murid jalur zonasi)


Mataram - Reportase7.com

Terkait banyak siswa baru saat pelaksanaan PPDB 2023 yang diterima jalur zonasi, para orang tua/wali murid mendatangi Dinas Dikbud NTB.

Orang Tua protes karena anaknya tidak diterima melalui jalur zonasi, protes tersebut langsung diterima Kepala Dinas Dikbud NTB, Dr. H. Aidy Furqan, M. Pd, Sekdis Dikbud NTB Jaka Wahyana, Ketua Panitia PPDB SMA NTB M Hidlir bersama panitia, Selasa, (11/07/2023).

Saat ditemui media, Aidy mengatakan hal tersebut adalah hal yang wajar, karena ini bentuk respons yang bagus dari masyarakat.

Iya hari ini kami menerima masyarakat dari Kota Mataram, Lombok Barat yang dalam proses PPDB jalur zonasi, terkalahkan jaraknya dengan pendaftar lain.

"Saya menganggap, pengaduan masyarakat ini adalah kewajaran dan ini menunjukkan animo masyarakat ingin bersekolah dengan baik. Ini bukan sebuah hambatan, tetapi respon yang bagus dari masyarakat yang memang ingin anaknya bersekolah," ungkap Aidy.

Pihak Dikbud langsung memfasilitasi apa yang menjadi aduan masyarakat dan menjanjikan semua siswa yang hari ini belum mendapat sekolah, akan diterima semua.

"Kami langsung fasilitasi dan ini kami buka satu sampai dua hari ke depan. Prinsipnya satu, semua anak-anak yang belum diterima, kami terima untuk sekolah. Kami utamakan juga untuk distribusinya di zona-zona yang memang tempat tinggal mereka," imbuhnya.

Aidy menerangkan, protes yang disampaikan masyarakat paling banyak terkait dengan belum ada sekolah yang menerima anaknya.

"Kami akan menyiapkan beberapa opsi dari permasalahan ini, yang bisa diambil nanti. Pertama, menambah kuota. Kalau memang harus menambah ruang kelas, nanti ditambah ruang kelas."

Kalau tidak bisa, nanti kami geser ke sekolah terdekat lainnya, supaya tetap dapat kursi sekolahnya.

Kemudian Aidy menambahkan jika hal ini bukan karena banyak orang tua yang ingin anaknya di sekolah favorit. Tetapi, memang banyak yang ingin ke sekolah favorit, walaupun ada sekolah lain. Persoalannya adalah jumlah kuota.

Sementara terkait evaluasi PPDB 2023, Aidy memastikan, akan melakukan evaluasi bersama dengan Ombudsman.

Evaluasi selalu dilakukan pihak Dikbud, biasanya satu bulan, setelah PPDB bersama Ombudsman. Nanti akan dilihat, kekurangannnya dimana, persoalannya dimana. Kalau dilihat, tahun ini tidak banyak yang melapor, tidak sampai ratusan, 50 lebih kurang."

"Kita akan lakukan distribusi, tetap kami fasilitasi agar anak-anak ini bisa melanjutkan sekolah," pungkasnya.

Pewarta: Fitri
Editor: R7 - 01