Mataram – Reportase7.com
Polemik penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB 2026 kian memanas. Belum diterbitkannya Surat Keputusan (SK) resmi perolehan medali bagi masing-masing kabupaten/kota memantik kecurigaan Kawal NTB terhadap keabsahan identitas atlet yang berlaga dalam ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.
Melalui Divisi Pemuda dan Olahraga, Agus Salim menegaskan pihaknya tengah mempertimbangkan langkah hukum dengan melaporkan KONI kabupaten/kota se-NTB kepada Aparat Penegak Hukum (APH) atas dugaan pemalsuan data dan identitas atlet.
Agus mengungkapkan, pihaknya mensinyalir adanya dugaan penggunaan dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), maupun keterangan domisili yang tidak sesuai dengan identitas dan asal atlet sebenarnya.
"Kami mencium adanya dugaan praktik penggunaan atlet luar atau atlet pinjaman dalam Porprov 2026. Bahkan, berdasarkan informasi yang kami himpun, terdapat sekitar 100 medali yang diduga diraih bukan oleh atlet asli daerah yang bersangkutan," tegas Agus, Minggu 04 Oktober 2026.
Menurutnya, apabila dugaan tersebut terbukti, persoalan ini bukan sekadar pelanggaran administrasi olahraga, melainkan berpotensi menyeret pihak-pihak terkait ke ranah hukum, terutama apabila ditemukan unsur pemalsuan atau penggunaan dokumen yang tidak sah.
Kawal NTB pun mendesak KONI Provinsi NTB segera menerbitkan SK resmi perolehan medali seluruh kabupaten/kota, lengkap dengan daftar nama atlet peraih medali dan identitas asal daerahnya.
Langkah tersebut dinilai penting untuk membuka transparansi sekaligus menjawab berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat olahraga NTB.
"Jangan sampai prestasi olahraga daerah dibangun di atas data yang tidak benar. Publik berhak mengetahui siapa atlet yang sebenarnya menyumbangkan medali untuk masing-masing kabupaten/kota," ujarnya.
Agus juga menyoroti KONI Lombok Tengah yang menurutnya perlu memberikan penjelasan terbuka terkait keabsahan atlet dan capaian medali dalam Porprov 2026.
Ia menyebut, terdapat dugaan sedikitnya 50 medali yang diraih Lombok Tengah berasal dari atlet luar daerah atau atlet pinjaman. Namun, dugaan tersebut masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen dan data resmi keikutsertaan atlet.
Agus mengaku heran dengan belum terlihatnya publikasi maupun selebrasi terbuka atas capaian prestasi atlet Lombok Tengah sebagaimana yang pernah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.
"Pada periode sebelumnya, atlet-atlet yang meraih medali dipublikasikan dengan bangga. Masyarakat bisa mengenal siapa atletnya dan dari mana asalnya. Sekarang, justru muncul banyak pertanyaan yang belum dijawab," ungkapnya.
Ia menegaskan, dugaan tersebut tidak boleh menjadi vonis sepihak, tetapi harus dijawab melalui keterbukaan data dan mekanisme verifikasi yang objektif.
Tak hanya persoalan identitas atlet, Kawal NTB juga menyoroti belum adanya kejelasan mengenai besaran dan waktu pencairan bonus bagi atlet serta pelatih peraih medali.
Agus menyebut, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh informasi yang jelas mengenai besaran bonus maupun jadwal penyalurannya kepada cabang olahraga (cabor), meskipun pelaksanaan Porprov telah lama berakhir.
Kondisi tersebut dinilai mencerminkan lemahnya perhatian terhadap kesejahteraan dan penghargaan bagi insan olahraga yang telah berjuang membawa nama daerah.
"Atlet dan pelatih seharusnya diperlakukan sebagai pahlawan olahraga daerah. Mereka berlatih, berjuang, dan mengorbankan banyak hal demi prestasi. Jangan sampai setelah pertandingan selesai, mereka justru dilupakan," kritiknya.
Agus menilai, penghargaan terhadap atlet dan pelatih di NTB masih jauh dari harapan. Prestasi olahraga jangan hanya dijadikan seremoni dan hiburan sesaat, sementara hak serta penghargaan terhadap para pejuang olahraga tidak mendapatkan kepastian.
Atas berbagai persoalan tersebut, Kawal NTB menegaskan akan mendorong pengusutan secara hukum apabila ditemukan bukti awal yang cukup terkait dugaan pemalsuan dokumen maupun manipulasi identitas atlet.
Pihaknya meminta KONI Provinsi NTB tidak menutup diri dan segera mengambil langkah konkret untuk mengakhiri polemik yang berkembang.
"Kami tidak ingin prestasi olahraga NTB tercoreng oleh praktik yang tidak sportif. Jika ditemukan bukti dugaan pemalsuan identitas atau dokumen, kami akan membawa persoalan ini ke ranah hukum. Olahraga harus menjunjung tinggi kejujuran, bukan sekadar mengejar jumlah medali," pungkas Agus.
Kawal NTB menegaskan, transparansi adalah kunci. Jangan biarkan medali menjadi kebanggaan semu ketika identitas atlet dan proses perolehannya masih menyisakan tanda tanya.
Pewarta: Red
Editor: R7 - 01
0 Komentar