Jakarta - Reportase7.com
Rencana pembangunan Jembatan Lewa Mori di Kabupaten Bima yang menelan anggaran Rp1,2 triliun dari APBN menuai kritik dari kelompok pemuda dan mahasiswa Jakarta. Mereka mendesak diberlakukannya moratorium atau penghentian sementara proyek tersebut.
Desakan itu bukan bentuk penolakan terhadap pembangunan, melainkan ajakan agar pemerintah melakukan reorientasi prioritas anggaran di tengah tingginya angka kemiskinan dan persoalan lingkungan yang masih membayangi masyarakat Bima.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bima mencapai 14,39 persen, jauh di atas angka nasional sebesar 8,57 persen.
Dalam diskusi publik tersebut , Generasi Emas Pemuda Pulau Sumbawa (GEMA PPS–Jakarta) menilai alokasi dana triliunan rupiah untuk proyek jembatan yang disebut sebagai efisiensi logistik itu merupakan prioritas yang keliru.
"Kami bukan anti-infrastruktur, tetapi Rp1,2 triliun itu adalah dana yang fantastis seharusnya diarahkan untuk program intervensi langsung, peningkatan sanitasi, air bersih, fasilitas pendidikan, kesehatan, atau modal usaha mikro untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem," ujar salah satu narasumber, Razikin Juraid, Rabu 19 November 2025.
Narasumber lainnya, Iwan Setiawan, pengamat kebijakan publik, menilai pembangunan infrastruktur mercusuar bukan persoalan selama masyarakat memiliki fondasi ekonomi dan kualitas SDM yang memadai.
"Pembangunan yang sifatnya mercusuar tidak menjadi masalah ketika dibangun, namun yang perlu disiapkan bagaimana pondasi hidup masyarakat secara kelayakan SDM dan kelayakan ekonomi mampu mengimbangi. Maka dari sisi ini perlu melihat kelayakan kebijakan yang ideal dengan kondisi dan struktur kehidupan masyarakat Bima," ujarnya.
Kelompok diskusi menilai proyek jembatan tersebut hanya akan menguntungkan sektor logistik dan pelaku usaha skala besar.
Dampaknya terhadap ekonomi kerakyatan justru dikhawatirkan negatif. Pemangkasan rute diyakini dapat menggeser arus lalu lintas secara drastis sehingga berpotensi mematikan UMKM serta pedagang yang bergantung pada jalur lama.
Selain itu, mereka menilai manfaat ekonomi proyek berpotensi terpusat pada kawasan yang terhubung langsung tanpa memberikan dampak signifikan bagi wilayah terpencil di Kabupaten Bima, sehingga dapat memperlebar ketimpangan sosial.
Moratorium dinilai menjadi langkah strategis untuk melakukan kalkulasi ulang agar pembangunan di Bima benar-benar berorientasi pada kebutuhan rakyat, bukan sekadar target proyek strategis nasional.
"Pemerintah harus berani menunda proyek ini, mengkaji ulang skala prioritasnya, dan memastikan bahwa setiap rupiah APBN yang masuk ke Bima benar-benar berbanding lurus dengan upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan angka kemiskinan," ujar Aditya Pratama, fasilitator dialog publik.
Pewarta: Red
Editor: R7 - 01
0Komentar