Carut Marut Pelaksanaan Jemaah Haji NTB Tahun 2025 Menjadi Sorotan Publik, Direktur LSM Garuda: Kanwil Depag NTB Segera Evaluasi Petugas Haji dan Tim IT

(Foto: Direktur LSM Garuda Indonesia M. Zaini, SH., MH)

Mataram - Reportase7.com
Pelaksanaan haji yang dikomandoi oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapat sorotan dari publik. Tidak hanya dari keluarga calon Jemaah haji, para pemangku kebijakan, akademisi sampai pekerja sosial pun ikut besuara.  

Tahun 2025 ini merupakan tahun yang sulit dilupakan oleh para calon jemaah haji maupun keluarganya. Tidak hanya dari sisi pelaksanaan ibadahnya, namun dari carut marutnya pelaksanaan dan tahapan yang dilaluinya juga menjadi perhatian yang serius.

Bahkan salah satu calon jemaah haji dari Kota Mataram mengatakan bahwa, dirinya bersama keluarga sudah melakukan rangkaian pengajian dikarenakan akan berangkat (besok pagi red) menurut jadwal. Pada saat dirinya dan keluarganya sedang melakukan beres-beres bekas pengajian dan bersiap-siap untuk istirahat untuk persiapan berangkat besok pagi, tiba-tiba pemberirtahuan melalui telepon bahwa pemberangkatannya diundur.

Bagiaman jemaah haji tidak shock, pemberitahuan dilakukan jam 12 malam dan semua perlengkapan secara teknis sudah dilakukan.

Lika-liku pelaksanaan jemaah haji tahun 2025 manarik perhatian publik. Bagaimana tidak, salah satu tokoh dan juga pejabat publik menjadi calon jemaah haji yakni Bupati Lombok Tengah Fathul Bahri yang sudah berangkat ke Asrama Haji, bahkan gagal berangkat bersama keloter dari jamaah haji Lombok Tengah.
 
"Ini menunjukkan bahwa, Kanwil Depag NTB belum siap sama sekali, apapun alasannya," Kamis 08 Mei 2025.

Dibeberapa media online, Kepala Bidang (Kabid) Haji Kanwil Kemenag NTB Lalu Muhammad Amin mengatakan keterlambatan penerbitan visa yang dialami sekitar 800 JCH asal NTB menjadi faktor utama. Hal tersebut menurutnya disebabkan oleh adanya perubahan atau regulasi kebijakan haji tahun 2024 dan 2025.

L. Muhammad Amin menyebutkan, pada tahun ini proses penerbitan visa dilakukan oleh delapan perusahaan atau Syarikah swasta yang ditunjuk pemerintah Arab Saudi. Kebijakan ini juga dibarengi dengan pembatasan kuota pengajuan visa oleh masing-masing Syarikah.
 
"Dengan adanya delapan Syarikah, ini kami mengira ada persaingan, dan juga kebijakan Arab Saudi ada pembatasan pembuatan visa ini juga menjadi kendala," ungkap L. Muhammad Amin.

Carut marut ini juga mendapat sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Dapil pulau Lombok Abdul Hadi. Ia meminta pemerintah Provinsi NTB dan panitia penyelenggara ibadah haji segera mengatasi persoalan visa jamaah calon haji di NTB, agar jamaah dapat segera berangkat ke tanah suci.
 
“Permasalahan ini sebenarnya bisa dicegah. Pemerintah Provinsi NTB harus aktif mengevaluasi proses penerbitan visa dan memastikan komunikasi dengan otoritas Arab Saudi berjalan baik sejak awal,” kata Abdul Hadi dikutip dari beberapa media online.

Ketidak betesan proses keberangkatan jamaah haji asal NTB tahun 2025 juga mendapat perhatian dan sorotan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garuda Indonesia. Dimana proses keberangkatan calon jamaah haji tahun 2025 menjadi proses paling buruk sepanjang sejarah dan ini merupakan preseden buruk yang harus benahi secara total. Mengingat, jamaah haji asal NTB dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Direktur LSM Garuda Indonesia mengungkapkan bahwa, perbaikan atau perombakan sistem secara total hasus dilakukan oleh Kanwil Kemenag NTB. Terutama pada tim IT yang mengedalikan sistem secara jaringan.

"Bila tim IT dikelola secara mutakhir dan membuat antisipasi sejak awal, tentu carut marut ini tidak akan terjadi," ujar Zaini.

Dirinya meminta Kanwil Depag NTB untuk segera mengevaluasi petugas dan tim IT yang terlibat dalam proses keberangkatan jamaah haji NTB.

"Jika ditemukan adanya indikasi pelanggaran, harus diberi sangsi. Demi menjaga marwah dan nama baik Kanwil Depag NTB," pungkasnya.

Pewarta: Red
Editor: R7 - 01