Lombok Tengah - Reportase7.com
Puluhan warga yang tergabung dalam gerakan yang diusung Yayasan Insan Peduli Umat Nusa Tenggara Barat (YIPU-NTB) menggelar aksi damai di lingkungan Kantor DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Kamis (01/10/2026).
Aksi tersebut digelar untuk mendesak pemerintah daerah dan DPRD Lombok Tengah segera melakukan perbaikan terhadap sejumlah ruas jalan yang dinilai telah mengalami kerusakan parah dan selama bertahun-tahun menghambat mobilitas masyarakat.
Sejumlah ruas jalan yang menjadi sorotan warga antara lain ruas Dusun Sepit–Bonut–Seang–Tonjeng–Kerame Jati sepanjang sekitar 3 kilometer menuju Desa Prabu, Kecamatan Pujut.
Kemudian ruas Sepit–Tamping–Pengalung–Asak–Kerame Jati sepanjang sekitar 4 kilometer menuju Desa Tumpak. Selain itu, warga juga menuntut perhatian terhadap ruas Bongak–Lendang Lantan–Mawun yang disebut belum tersentuh perbaikan secara memadai.
Massa aksi diterima oleh jajaran Komisi III DPRD Lombok Tengah. Dalam pertemuan tersebut, dilakukan penandatanganan rekomendasi terkait usulan perbaikan ruas jalan yang disampaikan masyarakat.
Ketua YIPU-NTB, Supardi Yusuf, menegaskan bahwa rekomendasi tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut atas aspirasi masyarakat yang selama ini telah berulang kali disampaikan.
Namun, penerimaan aspirasi oleh Komisi III belum sepenuhnya memuaskan massa aksi. Pasalnya, hingga aksi berlangsung, Ketua DPRD Lombok Tengah belum menemui langsung masyarakat.
Warga yang hadir menyayangkan kondisi tersebut karena mereka berharap pimpinan lembaga legislatif dapat mendengarkan secara langsung keluhan masyarakat yang terdampak kerusakan jalan.
“Kami mengetahui dewan ini punya pimpinan, tapi ke mana disembunyikan? Kami sangat berharap Ketua DPRD bisa langsung menemui masyarakat. Sampai saat ini kami hanya mengharapkan perhatian dan menerima manfaat nyata—jalan yang rusak menjadi baik, bukan sekadar janji tertulis di atas kertas,” tegas Agus Sukandi, perwakilan warga.
Senada, perwakilan warga lainnya, Ali Wardana, meminta agar masyarakat tidak terus diberikan harapan tanpa kepastian mengenai realisasi perbaikan jalan.
Menurutnya, usulan perbaikan sejumlah ruas jalan tersebut bukan persoalan baru. Bahkan, aspirasi itu disebut telah disampaikan sejak 2022, namun hingga kini belum terealisasi sebagaimana harapan masyarakat.
“APBD tahun ini sudah ditetapkan, kesempatan ini sudah tertutup. Tapi kami minta agar tidak terus dijanjikan tanpa kepastian. Jangan sampai panitia anggaran di DPRD hanya diam saja saat usulan ini disampaikan. Usulan ini sudah muncul sejak tahun 2022, namun hingga kini belum terealisasi. Kami butuh komitmen tertulis dan nyata dari pimpinan DPRD, bukan sekadar kata-kata,” tandas Ali.
Dalam pernyataan sikapnya, YIPU-NTB menegaskan bahwa akses jalan merupakan infrastruktur dasar yang sangat menentukan aktivitas masyarakat. Jalan yang rusak dan tidak layak dilalui dinilai berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan warga, mulai dari aktivitas ekonomi, akses kesehatan, hingga mobilitas anak-anak menuju sekolah.
YIPU-NTB juga meminta agar masyarakat diberikan ruang untuk terlibat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur jalan.
Pelibatan warga dinilai penting agar pembangunan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan lapangan serta dapat mencegah terjadinya proyek yang tidak tuntas, salah sasaran, maupun tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Meskipun rekomendasi perbaikan jalan telah ditandatangani, warga menegaskan tidak akan berhenti mengawal persoalan tersebut.
Masyarakat berencana terus melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut rekomendasi tersebut. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan tidak terdapat langkah konkret, warga menyatakan akan kembali menyuarakan tuntutan mereka.
“Kami tidak meminta kemewahan. Kami hanya meminta jalan yang aman untuk pulang-pergi, untuk berdagang, untuk berobat, dan untuk sekolah. Itu hak kami,” pungkas warga.
Pewarta: Red
Editor: R7 - 01
0 Komentar