Lombok Tengah – Reportase7.com
Fenomena kehadiran pengunjung pada perhelatan MotoGP di Sirkuit Internasional Mandalika kembali menjadi sorotan. Hasil survei acak yang dilakukan Kawal NTB terhadap sejumlah warga dan calon pengunjung menunjukkan bahwa ketertarikan terhadap konser musik justru lebih dominan dibandingkan menyaksikan balapan.
Berdasarkan hasil survei tersebut, sekitar 30 persen responden menyatakan datang untuk menonton balapan, sementara 70 persen lainnya lebih tertarik menghadiri konser musik yang menjadi bagian dari rangkaian hiburan MotoGP.
Temuan tersebut disampaikan Divisi Kebijakan Publik Kawal NTB, Heru Andi Winata. Menurutnya, fenomena ini menjadi gambaran bahwa daya tarik MotoGP di Mandalika tidak semata-mata bertumpu pada olahraga balap, melainkan juga pada hiburan musik yang menghadirkan artis dan grup band ternama.
“Ini merupakan pendapat netizen dan warga yang akan hadir. Olahraga balapan tidak semua orang memahami dan menjadikannya hobi. Sebagian pengunjung datang karena euforia event internasional, sementara sebagian lainnya lebih tertarik dengan artis-artis yang akan manggung,” ujar Heru, 02 Oktober 2026.
Ia menilai, kondisi tersebut turut membentuk persepsi masyarakat lokal terhadap penyelenggaraan MotoGP. Bahkan, muncul ungkapan dalam bahasa Sasak, “Enteh jok sirkuit boye konser”, yang secara sederhana menggambarkan kecenderungan orang datang ke Mandalika untuk menonton konser, bukan menyaksikan balapan.
Menurut Heru, indikasi tersebut dapat diamati dari pola kedatangan pengunjung yang cenderung meningkat pada sore hari, menjelang dimulainya pertunjukan musik.
“Semakin terkenal artis atau semakin menarik band yang tampil, semakin besar pula potensi keramaian pengunjung. Ini tentu menjadi fenomena yang patut dicermati dalam mengevaluasi manfaat penyelenggaraan MotoGP,” katanya.
Di balik tingginya antusiasme pengunjung, Kawal NTB justru menyoroti klaim InJourney mengenai perputaran uang yang disebut mencapai sekitar Rp5 triliun selama penyelenggaraan MotoGP.
Heru mempertanyakan bagaimana angka perputaran ekonomi sebesar itu berbanding dengan kontribusi nyata yang diterima pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Lombok Tengah sebagai wilayah tempat sirkuit berada.
“Kalau benar ada perputaran uang sampai Rp5 triliun, mengapa bagi hasil yang diterima pemerintah daerah masih relatif kecil? Kemudian, mengapa setiap pascaperhelatan justru muncul informasi mengenai kerugian dari pihak pengelola seperti MGPA atau InJourney?” ujarnya.
Menurutnya, terdapat sejumlah pertanyaan mendasar yang perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik, terutama mengenai perbedaan antara nilai perputaran ekonomi, pendapatan penyelenggara, biaya operasional, serta kontribusi langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kawal NTB menilai, besarnya angka perputaran ekonomi tidak serta-merta menggambarkan besarnya keuntungan perusahaan maupun manfaat fiskal yang diterima daerah.
Karena itu, transparansi mengenai komponen pendapatan, pengeluaran, kewajiban penyelenggara, dan dampak ekonomi terhadap masyarakat lokal menjadi hal yang penting untuk dibuka.
Heru menegaskan, penyelenggaraan event olahraga kelas dunia seharusnya tidak hanya diukur dari jumlah penonton, popularitas internasional, maupun besarnya perputaran uang yang diumumkan.
Lebih dari itu, keberadaan Sirkuit Mandalika harus memberikan dampak ekonomi yang terukur bagi masyarakat NTB, khususnya pelaku UMKM, pekerja lokal, sektor perhotelan, transportasi, dan masyarakat sekitar kawasan.
“Jangan sampai event kelas dunia ini terlihat megah secara internasional, tetapi manfaat yang dirasakan rakyat tempatan, khususnya masyarakat Lombok Tengah, justru tidak sebanding dengan besarnya sumber daya yang dikeluarkan,” tegasnya.
Ia bahkan mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas investasi dan penyelenggaraan MotoGP.
Menurutnya, perlu ada kajian komprehensif untuk membandingkan kontribusi ekonomi dari perhelatan balapan yang berlangsung sekali setahun dengan potensi pengembangan hotel, fasilitas wisata, dan infrastruktur pariwisata yang dapat menghasilkan aktivitas ekonomi sepanjang tahun.
“Jika persoalannya terus berkutat pada kerugian penyelenggara dan kontribusi daerah yang dinilai belum sebanding, maka pemerintah harus berani mengevaluasi model pengelolaannya. Apakah penyelenggaraan MotoGP benar-benar menjadi pilihan paling efektif untuk meningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakat?” katanya.
Kawal NTB Desak Audit BPK atas Hosting Fee
Sebagai langkah konkret, Kawal NTB mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap penggunaan anggaran negara yang berkaitan dengan dukungan pembiayaan atau hosting fee penyelenggaraan MotoGP Mandalika.
Heru menegaskan, apabila terdapat penggunaan APBN atau sumber keuangan negara dalam pembiayaan tersebut, maka setiap rupiah harus memiliki dasar penggunaan, bukti pertanggungjawaban, serta kejelasan manfaatnya.
“Kami mendorong adanya audit BPK. Jika hosting fee menggunakan APBN atau uang negara, maka penggunaannya harus jelas untuk apa saja dan bagaimana pertanggungjawabannya oleh MGPA maupun pihak-pihak terkait lainnya,” tegas Heru.
Kawal NTB berharap audit dan evaluasi tersebut dapat memberikan gambaran objektif mengenai kelayakan ekonomi penyelenggaraan MotoGP Mandalika, termasuk kontribusinya terhadap pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat lokal.
Bagi Kawal NTB, keberhasilan Mandalika tidak cukup hanya diukur dari kemeriahan konser, jumlah penonton, atau gaung internasional. Ukuran terpentingnya adalah seberapa besar manfaat yang benar-benar kembali kepada rakyat NTB.
Pewarta: Red
Editor: R7 - 01
0 Komentar