Lombok Tengah - Reportase7.com
Kasus dugaan keracunan makanan yang menimpa puluhan guru dan siswa SDN No. 2 Kuta dalam rangkaian kegiatan MotoGP Mandalika pada 8 Oktober 2026 menuai sorotan. Hingga kini, pihak penyelenggara, yakni PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC) dan Mandalika Grand Prix Association (MGPA), dinilai belum memberikan penjelasan resmi secara terbuka terkait kronologi kejadian maupun pihak yang bertanggung jawab.
Divisi Kebijakan Publik Kawal NTB, Heru Andi Winata, menilai sikap diam yang ditunjukkan penyelenggara menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Ia menyayangkan belum adanya pernyataan resmi, permintaan maaf, maupun penjelasan terbuka kepada para korban dan publik.
“ITDC dan MGPA terkesan menganggap persoalan ini sebagai angin lalu. Padahal, yang mengalami dampak adalah guru dan siswa. Publik berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana makanan itu disiapkan, serta siapa yang bertanggung jawab atas insiden tersebut,” tegas Heru, Selasa 13 Oktober 2026.
Sebelumnya, sejumlah media memberitakan bahwa lebih dari 50 tenaga pengajar dan siswa SDN No. 2 Kuta mengalami gejala pusing, mual, dan muntah setelah mengonsumsi makanan yang disediakan dalam kegiatan Goes to School yang menjadi bagian dari rangkaian MotoGP Mandalika.
Kegiatan yang turut dihadiri sejumlah pembalap tersebut berlangsung di lingkungan sekolah. Berdasarkan informasi yang dihimpun, gejala gangguan kesehatan mulai dialami para guru dan siswa sekitar satu jam setelah menyantap hidangan yang disediakan melalui katering Bu Kus, yang disebut dipesan oleh panitia penyelenggara.
Para guru dan siswa kemudian mendatangi instalasi gawat darurat (IGD) dan mendapatkan penanganan medis di fasilitas kesehatan setempat. Dari puluhan orang yang dilaporkan mengalami gejala serupa, tiga orang disebut sempat menjalani rawat inap, sementara lainnya mendapatkan perawatan jalan.
Seorang dari Dinas Kesehatan yang disebut bertugas langsung dalam penanganan kejadian tersebut membenarkan adanya dugaan gangguan pencernaan yang dialami para guru dan siswa.
“Diduga mengalami gangguan pencernaan dengan gejala mual, pusing, dan muntah. Mereka mendapatkan perawatan jalan, hanya tiga yang dirawat inap,” jelasnya.
Meski demikian, penyebab pasti gangguan kesehatan itu masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan medis dan penelusuran lebih lanjut. Karena itu, dugaan keracunan makanan perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan terhadap makanan yang disajikan, proses pengolahan, serta aspek keamanan pangan dalam kegiatan tersebut.
Heru juga menyoroti keberadaan pihak ITDC di lokasi kejadian yang, menurut informasi yang diterimanya, tidak memberikan penjelasan kepada media. Kondisi tersebut dinilainya semakin memperkuat desakan agar penyelenggara segera membuka informasi secara transparan.
Direksi dan Komisaris Diminta Tidak Lepas Tangan
Kawal NTB mendesak jajaran direksi dan komisaris ITDC maupun MGPA untuk tidak mengabaikan insiden tersebut. Heru meminta penyelenggara segera menyampaikan permintaan maaf kepada para korban dan masyarakat, sekaligus menjelaskan langkah konkret yang telah dilakukan untuk menindaklanjuti kejadian itu.
“Direksi dan komisaris ITDC maupun MGPA harus menunjukkan tanggung jawabnya. Jangan sampai setelah kegiatan selesai dan sorotan terhadap MotoGP mereda, persoalan yang menyangkut kesehatan guru dan siswa justru dibiarkan tanpa kejelasan,” ujarnya.
Ia menegaskan, penyelenggaraan ajang olahraga internasional seharusnya tidak hanya berorientasi pada kesuksesan acara, promosi pariwisata, dan citra daerah. Perlindungan terhadap keselamatan peserta, tamu, tenaga pendidik, dan siswa yang terlibat dalam kegiatan pendukung juga harus menjadi prioritas utama.
Heru turut mempertanyakan mengapa hingga kini belum ada penjelasan resmi yang memadai mengenai kronologi kejadian, mekanisme pengawasan makanan, serta hasil evaluasi penyelenggara terhadap dugaan insiden tersebut.
Menurutnya, keterbukaan informasi sangat penting untuk menghindari spekulasi sekaligus memastikan kejadian serupa tidak terulang dalam kegiatan berikutnya.
“Kami menduga penanganan informasi terkait kejadian ini tidak dilakukan secara terbuka. Jangan sampai publik menilai ada upaya menutupi persoalan yang seharusnya dijelaskan secara transparan. Jika memang terjadi kelalaian, harus ada evaluasi dan pertanggungjawaban sesuai hasil pemeriksaan,” tegas Heru.
Kawal NTB berharap instansi kesehatan dan pihak berwenang melakukan penelusuran secara objektif untuk memastikan penyebab gangguan kesehatan yang dialami para guru dan siswa, termasuk memeriksa aspek keamanan makanan yang disajikan.
Hingga rilis ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari ITDC maupun MGPA yang dimuat dalam bahan informasi yang diterima terkait kronologi lengkap, hasil pemeriksaan penyebab kejadian, maupun bentuk pertanggungjawaban penyelenggara.
Kawal NTB menegaskan akan terus mengawal persoalan ini agar hak para korban atas informasi yang jelas, penanganan yang layak, dan pertanggungjawaban yang proporsional tidak terabaikan.
Pewarta: Red
Editor: R7 - 01
0 Komentar