Sumbawa — Reportase7.com
Puluhan massa yang terdiri dari supplier, pekerja, dan masyarakat Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), menggelar aksi di lokasi proyek long segmen Lunyuk–Lenangguar. Massa bahkan melakukan blokade jalan proyek sebagai bentuk protes atas belum adanya kejelasan pembayaran kepada sejumlah supplier dan tenaga lokal yang terlibat dalam pekerjaan proyek tersebut, Senin 21 September 2026.
Aksi ini menjadi puncak kekecewaan para supplier dan masyarakat Lunyuk yang mengaku telah berulang kali menagih pembayaran kepada PT Amar Jaya Perkasa (AJP) selaku kontraktor proyek. Mereka menilai janji penyelesaian pembayaran yang selama ini disampaikan perusahaan tidak kunjung terealisasi.
Koordinator aksi sekaligus supplier, Supri Herman Aditya, mengatakan para supplier lokal telah berupaya membantu kelancaran pekerjaan proyek dengan berbagai cara. Namun, hingga kini sejumlah kewajiban pembayaran yang mereka klaim belum diselesaikan.
“Kami hanya dijanjikan saja, namun realisasinya nol besar. Kami sudah berusaha membantu dengan maksimal. Jangan tipu kami dengan cara seperti ini,” ujar Aditya.
Menurut Aditya, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut supplier, tetapi juga tenaga kerja dan masyarakat lokal yang ikut terlibat dalam proses pengerjaan proyek. Ketidakjelasan pembayaran membuat para supplier berada dalam posisi sulit karena mereka juga harus menghadapi tuntutan dari pemilik barang maupun pekerja yang belum menerima pembayaran.
“Kami jadi dilematis. Mereka tidak mau tahu dan harus minta pembayaran. Sementara kami belum mendapat pembayaran dari PT AJP,” ungkapnya.
Ia menegaskan, blokade dilakukan bukan semata-mata untuk mengganggu pekerjaan proyek, melainkan sebagai bentuk tekanan agar persoalan pembayaran segera mendapatkan kepastian.
“Inilah yang mendorong kami melakukan blokade di lokasi proyek. Kami hanya menuntut hak kami,” tegas Aditya.
Para supplier mengaku telah berulang kali mendatangi pihak PT AJP untuk meminta penyelesaian. Namun, menurut mereka, pertemuan tersebut belum menghasilkan kepastian mengenai kapan dan bagaimana pembayaran akan diselesaikan.
Kondisi tersebut bahkan disebut telah menimbulkan tekanan di tingkat bawah. Para supplier mengaku kerap didatangi pemilik barang yang sebelumnya memasok kebutuhan proyek, sementara para pekerja juga menuntut pembayaran atas jasa dan tenaga yang telah mereka keluarkan.
Supplier Pertanyakan Sikap Pemprov NTB
Kekecewaan para supplier juga diarahkan kepada Pemerintah Provinsi NTB. Mereka meminta pemerintah daerah tidak tinggal diam dalam persoalan yang melibatkan proyek yang bersumber dari APBD Provinsi NTB tersebut.
Sebelumnya, para supplier telah melakukan koordinasi dengan Inspektorat Provinsi NTB untuk mencari jalan keluar. Dalam pertemuan tersebut, supplier mengaku mendapat harapan bahwa persoalan akan ditindaklanjuti melalui pemanggilan dinas terkait dan PT AJP.
Namun, hingga aksi digelar, para supplier mengaku belum mendapatkan kepastian penyelesaian.
Aditya menilai kondisi tersebut membuat supplier semakin terkatung-katung. Di satu sisi mereka telah mengeluarkan modal, menyediakan barang dan tenaga untuk membantu pengerjaan proyek, tetapi di sisi lain pembayaran yang mereka klaim menjadi haknya belum kunjung diterima.
“PT AJP jangan lepas tanggung jawab. Setelah kami berkorban dan babak belur dengan segala upaya, bahkan kami berutang demi membantu, tapi apa yang kami dapat? Jangankan untung, malah kami tidak dibayar. Mana tanggung jawab PT AJP dan pemerintah provinsi NTB?” kata Aditya dengan nada geram.
Para supplier menegaskan aksi tersebut akan menjadi bentuk perjuangan untuk mendapatkan kepastian pembayaran. Mereka meminta PT AJP segera menyelesaikan kewajibannya kepada supplier, vendor, dan tenaga lokal yang terlibat dalam proyek.
Mereka juga mendesak Pemerintah Provinsi NTB mengambil langkah konkret untuk memediasi dan memastikan penyelesaian persoalan tersebut.
Menurut Aditya, pemerintah provinsi tidak seharusnya membiarkan konflik antara kontraktor dengan masyarakat dan supplier lokal berlarut-larut, terlebih proyek long segmen Lunyuk–Lenangguar menggunakan anggaran pemerintah.
“Kami tidak meminta sesuatu yang bukan hak kami. Kami hanya meminta pembayaran atas jasa, barang dan tenaga yang sudah kami keluarkan. Jangan sampai rakyat kecil terus menjadi korban,” pungkasnya.
Aksi blokade tersebut sekaligus menjadi sinyal keras bahwa persoalan pembayaran kepada supplier dan tenaga lokal telah berkembang menjadi persoalan sosial di tengah masyarakat. Para supplier berharap pemerintah segera turun tangan menghadirkan penyelesaian yang konkret, bukan kembali memberikan janji tanpa kepastian.
Pewarta: Red
Editor: R7 - 01
0 Komentar