Mataram - Reportase7.com
Gerakan Aktivis Nusa Tenggara Barat (GEAK NTB) melaporkan dugaan pemotongan dan/atau penyalahgunaan dana Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Tahun Anggaran 2024 kepada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB).
Laporan tersebut disampaikan GEAK NTB melalui surat Nomor 02/GEAK-NTB/09/2026 tertanggal 21 September 2026. Dalam laporan itu, GEAK NTB meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pemotongan sebesar 5 persen dari nilai dana P3-TGAI pada sejumlah titik atau paket kegiatan.
Sebagai salah satu dasar laporan, GEAK NTB mencantumkan Perjanjian Kerja Sama Nomor IK.02.03/O&P SDA III/1010/2024 tentang Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi yang ditandatangani pada 9 September 2024 antara PPK Satuan Pelaksanaan Kegiatan OP SDA III dengan P3A So La Nggawu.
Dalam perjanjian tersebut, nilai kegiatan pada Daerah Irigasi (D.I.) Nggawu, Desa Roi, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, tercatat sebesar Rp195 juta, termasuk pajak.
GEAK NTB menyoroti ketentuan dalam Pasal 5 perjanjian yang menyebutkan bahwa nilai tersebut sudah termasuk paling banyak 5 persen untuk kebutuhan persiapan, koordinasi, perencanaan, rapat pelaksanaan, pelaporan dan dokumentasi.
Berdasarkan nilai Rp195 juta tersebut, GEAK NTB menghitung angka 5 persen setara dengan Rp9,75 juta. Namun, organisasi tersebut menegaskan bahwa keberadaan ketentuan 5 persen dalam perjanjian perlu dibedakan dengan dugaan adanya pemotongan atau permintaan uang yang tidak sesuai dengan peruntukan dan mekanisme program.
Dalam laporan tersebut, GEAK NTB meminta Kejati NTB menelusuri apakah benar terdapat permintaan atau pemotongan dana sebesar 5 persen terhadap P3A penerima program. Selain itu, aparat diminta memeriksa pihak yang diduga meminta, menerima, menguasai atau memperoleh manfaat dari dana tersebut.
GEAK NTB juga meminta pemeriksaan terhadap mekanisme pencairan dana, penggunaan anggaran, bukti pengeluaran, dokumen pertanggungjawaban serta rekening P3A.
Selain P3A So La Nggawu, GEAK NTB meminta aparat memeriksa P3A penerima P3-TGAI lainnya guna mengetahui apakah terdapat pola serupa pada titik atau paket kegiatan lain pada Tahun Anggaran 2024.
Organisasi tersebut juga meminta dilakukan penelusuran aliran dana apabila ditemukan indikasi adanya dana yang berpindah kepada pihak lain.
Dalam laporan, GEAK NTB turut meminta Kejati NTB memeriksa sejumlah dokumen, antara lain Perjanjian Kerja Sama, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Pakta Integritas, Rencana Kerja P3A, dokumen pencairan tahap pertama dan kedua, buku rekening, buku kas, kuitansi, nota pembelian, laporan kemajuan pekerjaan serta dokumen pertanggungjawaban lainnya.
GEAK NTB juga meminta adanya pemeriksaan atau audit terhadap penggunaan dana untuk mengetahui apakah terdapat kerugian keuangan negara.
Terkait aspek pidana, GEAK NTB menyerahkan kepada aparat penegak hukum untuk menentukan apakah fakta yang nantinya ditemukan memenuhi unsur tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya.
Dalam laporan tersebut, GEAK NTB menegaskan bahwa dugaan yang disampaikan masih perlu diverifikasi melalui pemeriksaan dokumen, keterangan saksi, penelusuran aliran dana dan audit apabila diperlukan.
GEAK NTB berharap laporan tersebut ditindaklanjuti secara objektif, profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga tahap laporan ini disampaikan, dugaan pemotongan tersebut merupakan materi pengaduan yang masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian dari aparat penegak hukum. Tidak terdapat kesimpulan mengenai keterlibatan pihak tertentu sebelum proses pemeriksaan dan pembuktian dilakukan.
Pewarta: Red
Editor: R7 - 01
0 Komentar