Kepala Kantor ATR/BPN Sumbawa Barat Tegaskan Komitmen Pelayanan Prima dan Buka Pintu Pengaduan Masyarakat

 

Sumbawa Barat - Reportase7.com
Menanggapi adanya sorotan dari Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Sumbawa Barat terkait dugaan keterlibatan oknum pegawai internal sebagai perantara atau "calo" dalam pengurusan dokumen pertanahan, Kepala Kantor ATR/BPN Sumbawa Barat, Muhammad Abdul Kadir Jailani, S.P., M.H., angkat bicara, 06 Agustus 2026.

​Ia menegaskan bahwa masukan dari masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan merupakan hal penting yang wajib diperhatikan demi menjaga integritas institusi dan mencegah dampak negatif bagi seluruh pegawai.

​Menanggapi keluhan yang disampaikan Ketua MPC PP Sumbawa Barat, Agusti Lanang, mengenai dugaan proses birokrasi yang berbelit-belit, Kakan ATR/BPN Sumbawa Barat menyampaikan apresiasinya sekaligus meluruskan situasi yang terjadi.

​"Sebenarnya ini hanya miskomunikasi saja, tidak ada praktik-praktik seperti itu. Kami sangat apresiatif terhadap apa yang menjadi sorotan dari MPC PP Sumbawa Barat," ujar Jailani.

​Ia meyakini seluruh pelayanan di BPN Sumbawa Barat berjalan sesuai Prosedur Operasional Standar (SOP) dan memiliki tahapan resmi yang harus dilalui.

​"Saya sangat yakin tidak ada calo di ATR/BPN Sumbawa Barat. Semua pengurusan terkait tanah selalu melalui prosedur yang berlaku. Bila ditemukan ada indikasi yang menimbulkan kerugian masyarakat, silakan dilaporkan. Kami akan memberikan sanksi tegas, bila perlu dibawa ke ranah hukum," tegasnya.

​Guna memastikan kualitas pelayanan publik tetap terjaga, pihak BPN Sumbawa Barat berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi internal menyeluruh terhadap kinerja jajarannya. Jailani juga mengingatkan keberadaan Satgas Mafia Tanah yang tidak akan memberi ruang bagi perbuatan curang.

Membenahi dan memantau setiap tahapan pelayanan pertanahan agar lebih cepat dan transparan. Ia menegaskan tidak ada toleransi bagi oknum yang terbukti merugikan masyarakat.

Pihak BPN memohon maaf apabila kesalahpahaman yang terjadi sempat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

​Sebagai langkah nyata ke depan, Kantor ATR/BPN Sumbawa Barat dan MPC Pemuda Pancasila Sumbawa Barat sepakat untuk membangun sinergi positif dalam mengawal penerbitan sertifikat tanah serta mendukung pembangunan daerah.

​"Mari bergandengan tangan mengawal hak-hak rakyat dalam mendapatkan sertifikat tanah. Jangan pernah takut untuk melaporkan bilamana ada oknum-oknum ATR/BPN yang diduga bermain curang atau diduga sebagai calo tanah. Satgas mafia tanah tidak akan mentolerir setiap perbuatan oknum yang dapat menimbulkan keresahan dan kerugian bagi masyarakat," pungkas Jailani.

Pewarta: Red
Editor: R7 - 01