Mataram - Reportase7.com
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kawal NTB secara resmi mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk serius dan transparan dalam menangani laporan dugaan penyalahgunaan wewenang yang berpotensi merugikan negara (korupsi) oleh Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ).
Laporan tersebut telah resmi diterima oleh penyidik Ditreskrimsus Polda NTB dengan nomor laporan TBLP/215/V/2026/Ditreskrimsus.
Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga Kawal NTB, Lalu Ahadi Wiraguna, mengungkapkan bahwa laporan ini didasari oleh dugaan kuat penggunaan fasilitas negara berupa mobil dinas untuk kepentingan politik praktis.
LAZ, yang saat ini menjabat sebagai Bupati Lombok Barat sekaligus Ketua DPW PAN NTB, diduga membiarkan mobil dinas operasional digunakan untuk keperluan partai.
"Kami meminta penyidik segera melanjutkan proses penyelidikan (lidik) secara terbuka, terutama dalam pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi. Jangan karena terlapornya adalah seorang penguasa, lalu ada tebang pilih atau upaya untuk menutupi kasus ini. Apalagi, insiden ini telah memakan korban yang mengalami cacat permanen," tegas pria yang akrab disapa Lalu Gun tersebut kepada media di Mataram, Sabtu 23 Mei 2026.
Dugaan penyalahgunaan ini mencuat setelah mobil dinas jenis Toyota HiAce dengan nomor polisi DR 7031 DL mengalami kecelakaan tunggal di wilayah Sumbawa.
Mobil tersebut mengangkut 9 orang pengurus DPW PAN NTB yang hendak menghadiri rangkaian acara Musyawarah Cabang (Muscab) di Kabupaten Bima.
Di tengah perjalanan, mobil yang dikemudikan oleh salah seorang pengurus partai tersebut oleng dan terbalik. Kecelakaan nahas ini mengakibatkan 6 orang mengalami patah tulang dan 3 orang lainnya luka-luka.
Berdasarkan informasi dari internal PAN, para korban saat ini sudah keluar dari rumah sakit, namun harus menanggung biaya pengobatan secara mandiri. Ia menegaskan semua sudah keluar dari RS dan biaya juga sendiri-sendiri.
Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ), enggan memberikan jawaban saat dikonfirmasi oleh media mengenai penggunaan mobil dinas tersebut. Sikap bungkam yang sama juga ditunjukkan oleh Wakil Bupati Bima, Ady Mahyudi, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Wilayah (Sekwil) PAN NTB.
Kawal NTB menegaskan bahwa aset daerah yang dibiayai oleh uang rakyat sama sekali tidak boleh digunakan untuk syahwat politik golongan tertentu.
Pihaknya menyatakan akan terus mengawal jalannya proses hukum ini di Polda NTB hingga tuntas demi tegaknya keadilan dan transparansi tata kelola pemerintahan.
Pewarta: Red
Editor: R7 - 01
0Komentar