Sumbawa – Reportase7.com
Kondisi proyek long segment ruas jalan Lunyuk-Lenangguar kian memprihatinkan. Bukannya memberikan kelancaran akses, proyek yang dikerjakan oleh PT. Amar Jaya Pratama (PT AJP) ini justru menjadi bukti nyata kegagalan Pemerintah Provinsi NTB dalam menyediakan infrastruktur yang layak bagi masyarakat, Senin 23 Februari 2026.
Hingga saat ini, pekerjaan fisik di lapangan menunjukkan progres yang mandek di angka 45%. Padahal, kontraktor asal Aceh tersebut kabarnya telah diberikan perpanjangan waktu (addendum), namun tetap tidak menunjukkan tanda-tanda penyelesaian.
Ketua MPC Pemuda Pancasila Sumbawa, Sahrudin LB (Sandi), angkat bicara mengenai kejanggalan dalam proyek senilai Rp19 miliar tersebut. Ia mensinyalir adanya ketimpangan besar antara pencairan dana dengan realisasi fisik di lapangan.
"Kami mencium aroma busuk dalam pengelolaan anggaran ini. Informasi yang kami terima, dana proyek sudah cair sekitar 70%, sementara fisik di bawah 50%. Lebih miris lagi, muncul dugaan kuat bahwa sekitar Rp1,4 miliar dari dana proyek tersebut digunakan untuk membayar utang pribadi kepada salah satu Kepala Bidang (Kabid) di Dinas PUPR NTB. Ini sudah keterlaluan dan masuk ranah tindak pidana korupsi," tegas Sandi.
Dampak dari terbengkalainya proyek ini mulai memakan korban. Pada hari ini, dilaporkan sebuah truk terguling di lokasi proyek akibat kondisi jalan yang rusak parah.
Insiden ini menyebabkan antrean panjang puluhan kendaraan yang terjebak dan tidak bisa melintas.
Kondisi ini sangat ironis mengingat saat ini masyarakat Sumbawa sedang memasuki musim panen padi dan jagung.
Akses jalan yang seharusnya menjadi urat nadi pengangkutan komoditas justru berubah menjadi jebakan lumpur yang mematikan aktivitas ekonomi warga.
Sandi menilai, amburadulnya proyek Lunyuk-Lenangguar adalah potret nyata kegagalan pemerintah provinsi di bawah kepemimpinan saat ini. Kurangnya pengawasan terhadap kontraktor bermasalah dianggap sebagai bentuk pembiaran yang merugikan rakyat kecil.
"Masyarakat Lunyuk dan Lenangguar jangan hanya dijadikan objek politik. Ini adalah kegagalan nyata kepemimpinan Iqbal-Dinda dalam memastikan proyek strategis berjalan sesuai aturan. Kami meminta aparat penegak hukum segera turun tangan memeriksa PT AJP dan oknum Dinas PUPR yang terlibat," pungkasnya.
Pewarta: Red
Editor: R7 - 01
0Komentar