Lombok Tengah - Reportase7.com
Divisi Kebijakan Publik dan Anti Narkoba, Kawal NTB, secara resmi mendesak Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) NTB untuk melakukan tes urine secara menyeluruh dan mendadak kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Daerah Lombok Tengah, serta jajaran direksi hingga karyawan PDAM Tirta Rinjani.
Ketua Divisi Kebijakan Publik dan Anti Narkoba Kawal NTB, Lalu Ahadi Wiraguna, menegaskan bahwa langkah ini diambil menyikapi kondisi darurat narkoba yang dinilai sudah berada pada tahap akut di lingkungan instansi pemerintahan.
"Kami mendesak BNNP NTB untuk turun langsung melakukan tes urine tanpa terkecuali. Pemeriksaannya harus dilakukan secara mendadak dan menyeluruh agar hasilnya objektif," ujar Lalu Gun, sapaan akrabnya, Jumat (27/2/2026).
Lalu Gun mengungkapkan, pihaknya telah menerima informasi terkait adanya oknum ASN di lingkup Pemda Lombok Tengah yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran hingga menjadi pengguna narkoba. Selain itu, ia juga menyoroti adanya indikasi keterlibatan oknum di jajaran PDAM Tirta Rinjani.
"Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, ada oknum ASN yang terlibat, bahkan di jajaran PDAM pun kami mendapatkan informasi ada yang 'bermain' dengan narkoba. Ini tidak bisa didiamkan," tegasnya.
Lebih lanjut, ia meminta agar pihak berwenang melakukan pengawasan ketat terhadap oknum-oknum yang telah terindikasi menjadi penyalahguna narkoba.
Ia juga memberikan peringatan keras kepada Pemerintah Daerah agar tidak berkompromi jika ditemukan bukti keterlibatan narkoba di lingkungan kerja.
"Jika nanti hasil tes urine menunjukkan ada ASN atau staf PDAM yang positif, Bupati harus tegas. Berikan sanksi berat berupa pemecatan tidak dengan hormat," desak Lalu Gun.
Menurutnya, keterlibatan narkoba sangat berbanding lurus dengan penurunan kualitas pelayanan publik. Ia menilai mustahil mengharapkan kinerja yang baik dan berintegritas dari seorang pecandu, apalagi pengedar narkoba.
"Apa yang bisa diharapkan dari pecandu narkoba? Kinerja mereka pasti buruk dan mereka hanya akan menjadi wabah yang merusak citra keluarga besar Pemda Lombok Tengah," pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kawal NTB berharap segera ada respons konkret dari BNNP NTB dan Pemerintah Daerah Lombok Tengah demi menjaga integritas birokrasi dan melindungi masyarakat dari bahaya laten narkoba.
Pewarta: Red
Editor: R7 - 01
0Komentar