 |
| (Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumbawa Barat, Agung Pamungkas, S.H., M.H.,) |
Sumbawa Barat – Reportase7.com
Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa Barat terus mendalami dugaan kasus korupsi dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD terkait pengadaan alat mesin pertanian (combine) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Hingga saat ini, tim penyidik tengah melakukan pemeriksaan saksi secara maraton sebelum beralih ke pemanggilan anggota dewan yang terlibat.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumbawa Barat, Agung Pamungkas, S.H., M.H., mengungkapkan bahwa intensitas pemeriksaan sangat tinggi demi mempercepat penuntasan kasus ini. Pihak kejaksaan bahkan melakukan pemeriksaan setiap hari, termasuk lembur, mengingat banyaknya jumlah saksi yang harus dimintai keterangan.
"Saat ini kami fokus menyelesaikan pemeriksaan saksi-saksi dari pihak Desa, Dinas terkait, Penyuluh Lapangan (PPL), hingga Kelompok Tani. Karena jumlahnya banyak, tim bekerja lembur setiap hari," ujar Agung Pamungkas saat dihubungi media ini, Rabu 11 Februari 2026.
Penyidik telah memeriksa berbagai pihak, mulai dari Ketua Kelompok Tani penerima manfaat, Kepala Desa, Kepala Dusun, hingga Petugas Penyuluh Lapangan (PPL).
Setelah saksi-saksi dari lapangan selesai, Kejari menjadwalkan pemanggilan terhadap anggota DPRD KSB yang terlibat.
Setelah seluruh keterangan saksi rampung, Kejari bersama tim akan melakukan ekspose (gelar perkara) di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mematangkan perhitungan kerugian negara.
Identitas tersangka akan diumumkan secara resmi setelah proses ekspose dan seluruh tahapan penyidikan terpenuhi.
Menanggapi perhatian publik terhadap kasus ini, Kajari menegaskan bahwa pihaknya bekerja secara transparan dan independen. Ia memastikan tidak ada intervensi dari pihak manapun dalam penanganan perkara ini.
"Kami bekerja secara profesional tanpa ada tekanan dari pihak tertentu. Siapapun oknum yang menjadi tersangka, pasti akan kami umumkan pada saatnya nanti. Kami minta masyarakat untuk bersabar mengikuti proses hukum yang sedang berjalan," tegas Agung.
Kasus pengadaan combine ini menjadi perhatian serius di Sumbawa Barat karena menyangkut dana aspirasi yang seharusnya bertujuan untuk kesejahteraan petani, namun diduga kuat disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu.
Pewarta: Red
Editor: R7 - 01
0Komentar