 |
Sumbawa – Reportase7.com
Gelombang perlawanan rakyat Sumbawa terhadap ekspansi industri tambang kembali menguat. Sejumlah organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat secara resmi membentuk Koalisi Pagar Samawa (Pengawal Gerakan Samawa), Rabu 28 Januari 2026, di Grand Samawa Hotel, Sumbawa.
Koalisi ini lahir sebagai bentuk penolakan terbuka atas rencana pembangunan conveyor tambang Blok Elang Dodo–Batu Hijau yang dinilai mengancam kedaulatan daerah dan masa depan rakyat Sumbawa.
Koalisi ini terdiri dari 3 lembaga di antaranya Lembaga Lingkar Hijau Sumbawa yang di pimpin oleh Muhammad Taufan, Garda Satu NTB dipimpin oleh Abdul Halim dan MPC Pemuda Pancasila Sumbawa dipimpin oleh Sahrudin LB alias Sandi.
Salah satu anggota Koalisi Pagar Samawa Sabarudin LB, menegaskan bahwa, proyek conveyor bukan sekadar infrastruktur tambang, melainkan simbol penguatan sistem eksploitasi yang selama ini gagal menghadirkan kesejahteraan bagi daerah penghasil.
Koalisi Pagar Samawa menilai pengalaman di berbagai daerah pertambangan di Indonesia menjadi bukti nyata kebohongan narasi kesejahteraan tambang. Daerah penghasil mineral bernilai triliunan rupiah justru meninggalkan jejak kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan ketimpangan ekonomi struktural.
“Tambang menjanjikan kemakmuran, tapi yang diwariskan justru lubang, banjir, penyakit, dan kemiskinan. Rakyat dijadikan korban, daerah hanya kebagian debu,” tegas Sandi sapaan akrabnya anggota Koalisi Pagar Samawa.
Pola yang sama terus berulang,
kekayaan alam diangkut keluar daerah, sementara Sumbawa hanya dijadikan jalur angkut dan wilayah tumbal.
Rencana pembangunan conveyor Blok Elang–Batu Hijau dinilai akan mempercepat laju perampasan sumber daya alam Sumbawa tanpa jaminan manfaat nyata bagi masyarakat. Hingga kini, tidak ada transparansi mengenai, apa keuntungan konkret bagi Kabupaten Sumbawa.
Dampak sosial jangka panjang
Koalisi menilai, jika conveyor dibangun tanpa kontrak yang adil, maka Sumbawa akan dikunci selamanya sebagai daerah penghasil yang tidak berdaulat.
Pemkab Sumbawa Diminta Pilih Sisi
Koalisi Pagar Samawa secara tegas menantang Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk berhenti bermain aman. Menurut koalisi, sikap abu-abu pemerintah daerah hanya akan memperkuat dominasi korporasi dan melemahkan posisi rakyat.
“Pemkab Sumbawa harus berpihak dan berdiri bersama rakyat, jangan berpihak keladaa pemodal. Tidak ada ruang netral ketika tanah, air, dan masa depan rakyat dipertaruhkan,” tegas pernyataan sikap Koalisi Pagar Samawa.
Koalisi menuntut pemerintah daerah:
Menolak pembangunan conveyor sebelum hak daerah dijamin secara mengikat dan memaksa renegosiasi kontrak karya dengan memasukkan kepentingan Sumbawa. Membuka seluruh dokumen perizinan dan kajian lingkungan ke publik. Melibatkan rakyat sebagai subjek, bukan objek pembangunan.
Koalisi Pagar Samawa menyatakan siap mengonsolidasikan aksi-aksi massa besar apabila tuntutan tersebut diabaikan. Jalanan akan menjadi ruang perlawanan sah rakyat untuk mempertahankan hak atas sumber daya alamnya.
“Jika pemerintah memilih diam, maka rakyat akan bersuara lebih keras. Jika suara diabaikan, maka aksi akan menjadi jawaban,” tegasnya.
Koalisi memastikan gerakan ini akan berlangsung panjang dan terorganisir, dengan fokus utama mengawal agar seluruh hak daerah dan rakyat Sumbawa dimasukkan sebagai klausul wajib dalam kontrak karya.
“Sumbawa bukan tanah kosong, bukan jalur logistik, dan bukan wilayah jajahan. Jika conveyor dipaksakan tanpa keadilan, maka perlawanan rakyat akan terus menyala,” pungkasnya.
Pewarta: Red
Editor: R7 - 01
0Komentar