Sumbawa — Reportase7.com
Hujan deras tak menyurutkan antusiasme warga Desa Sepayung, Dusun Sepayung Dalam, Kecamatan Plampang, mengikuti pertemuan reses DPRD Kabupaten Sumbawa pada Jum'at 14 November 2025.
Reses ini sejatinya tidak dijadwalkan. Inisiatif itu muncul dari Ketua Komisi III DPRD, Syaifullah (Fraksi PKB, Dapil 3 Sumbawa), yang menambah titik reses untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
Di tengah rintik hujan, warga yang hadir menunggu giliran menyampaikan keluh kesah mereka. Abdul Samad, mewakili masyarakat, menegaskan kekhawatiran warga terkait klaim PT Sumbawa Bangkit Sejahtera (SBS) atas 226 hektar lahan, dengan rencana tambahan 400 hektar HGU lanjutan.
Aspirasi yang disampaikannya menekankan perlunya mengkaji ulang HGU perusahaan dan menindaklanjuti rekomendasi DPRD sebelumnya agar hak warga tetap terlindungi.
Moderator, Jasardi Gunawan, membuka diskusi dengan menekankan pentingnya dialog terbuka dan keadilan hukum.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua AMAN Sumbawa, Febriyan Anindita, mengusulkan pembentukan forum khusus yang melibatkan pemerintah daerah, DPRD, masyarakat, dan pihak perusahaan.
"Forum ini diharapkan menjadi role model penyelesaian konflik agraria sistemik, tidak hanya menyelesaikan sengketa lokal, tetapi juga memberikan model penyelesaian bagi wilayah lain," ujar Febriyan.
Anggota DPRD Sumbawa dari PKB Syaifullah, S. Pd., M.M.Inov menegaskan langkah DPRD selanjutnya, berkoordinasi dengan Bupati Sumbawa untuk memastikan rekomendasi DPRD dapat dijalankan.
"Penyelesaian sengketa harus tidak berlarut agar kondisi sosial-politik Sumbawa tetap kondusif," tegasnya.
Reses ini, meski terjadi secara spontan, menegaskan satu hal. Ketika aspirasi warga didengar langsung oleh wakil rakyat, peluang penyelesaian konflik menjadi lebih nyata.
"Forum yang diusulkan DPRD diharapkan menjadi titik awal dialog konstruktif yang sistematis, adil, dan transparan, untuk memastikan hak masyarakat atas tanah mereka tetap terlindungi," pungkasnya.
Pewarta: Red
Editor: R7 - 01
0Komentar