Mataram - Reportase7.com
Wacana pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) sudah sejak lama. Pada tahapan pemilihan Presiden-Wakil Presiden Tahun 2024 tepatnya bulan Februari 2024 lalu, Juru bicara Tim Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Fahri Hamzah mengungkapkan wacana pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa saat kampanye politiknya, sehingga menjadi angin segar bagi masyarakat Pulau Sumbawa.
Pasca Pemilu Tahun 2024 masyarakat Pulau Sumbawa melalui Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) antusias menagih janji Fahri Hamzah dan menyuarakan pembentukan PPS dengan cara melakukan aksi unjuk rasa damai pada tanggal 15 Mei 2025 di Pelabuhan Poto Tano.
Sekretaris KP4S Zulkarnain, ST., MT, mengatakan aksi ini menjadi titik awal gerakan dengan tujuan desakan kepada pemerintah pusat agar segera mencabut moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), khususnya Provinsi Pulau Sumbawa.
"Kami menghargai semangat dan keberanian masyarakat untuk menyuarakan pendapat melalui aksi unjuk rasa di Pelabuhan Poto Tano," ucapnya. Senin, 12 Mei 2025.
Zulkarnain mengatakan bahwa, aksi ini mendapat perhatian luas dari masyarakat maupun pengguna pelabuhan, mengingat Poto Tano merupakan jalur vital penghubung antara pulau Sumbawa dan pulau Lombok. Ia menegaskan aksi nantinya akan berlangsung damai dan tetap mengedepankan kondusifitas wilayah.
"Aksi nantinya akan diikuti ribuan orang, dihimbau kepada massa aksi untuk tetap menjaga Ketertiban, keamanan dan kondusifitas wilayah," ungkapnya.
Lanjut Zulkarnain, KP4S tidak mau perjuangan PPS dicederai dengan aksi yang menganggu keamanan dan kondusifitas wilayah.
"Aksi ini bukanlah yang terakhir, KP4S akan terus bergerak dan bersuara hingga ada kepastian sikap dari pemerintah pusat," tuturnya.
Zulkarnain berharap agar menjaga keamanan selama aksi berlangsung. Tindakan yang damai dan teratur akan menciptakan suasana yang kondusif bagi semua pihak.
"Ingatlah bahwa keselamatan kita semua adalah prioritas utama," ingatnya.
"Aksi unjuk rasa harus mencerminkan aspirasi yang positif. Hindari tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum atau merugikan masyarakat sekitar. Kita ingin suara kita didengar, bukan menimbulkan masalah baru," harapanya.
Tidak hanya itu, Zulkarnain mengajak kepada semua pihak untuk memiliki tanggung jawab menjaga suasana damai.
"Mari kita tunjukkan solidaritas dan saling mendukung dalam menyampaikan pesan, tanpa mengorbankan keamanan dan kenyamanan masyarakat," terangnya.
"Aksi unjuk rasa ini sebagai momen agar membawa perubahan yang diharapkan," pungkasnya.
Pewarta: SG/Red
Editor: R7 - 01
0Komentar