 |
| (Foto: Ketua LSM LPKB NTB Burhanuddin Metty bersama Pj Gubernur NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si) |
Mataram - Reportase7.com
Ketua LSM LPKB NTB Burhanuddin Metty berkesempatan bersilaturrahmi dengan Pj Gubernur NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si, diruang kerjanya. Pada kesempatan tersebut Metty sapaan akrab ketua LSM LPKB NTB menanyakan beberapa hal yang dianggap sebagai kebijakan kontroversi Pj Gubernur NTB, salah satunya mengenai kebijakan beasiswa kepada para pelajar yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri.
Pj Gubernur NTB Miq Gita sapaan akrabnya menjelaskan terkait dengan isue pencabutan beasiswa pendidikan luar negeri yang selama ini beredar luas di masyarakat bahwa itu merupakan informasi yang tidak benar atau Hoax.
"Apa yang beredar di masyarakat itu merupakan informasi yang tidak benar," ujar Miq Gita. (07/01/2024)
LSM LPKB NTB menanyakan terkait dengan minimnya anggaran pemerintah Provinsi NTB untuk pembiayaan pendidikan luar negeri, meminta kepada Miq Gita selaku Pj Gubernur NTB untuk dapat membantu melobi melalui Dana CSR di beberapa perusahaan BUMN, BUMD, Kedutaan-kedutaan yang memiliki kewajiban untuk pendidikan seperti Kedutaan Belanda, Kedutaan Arab Saudi, Kedutaan Yunani dan Kedutaan Tiongkok.
"Mari kita sama-sama membangun pendidikan demi keberlangsungan kemajuan daerah NTB, pendidikan di luar negeri tidak dirasakan saat ini. Namun kedepannya akan dirasakan dan dapat dikembangkan pengalaman yang telah di dapat selama menuntut ilmu di luar negeri," jelasnya.
Dijelaskan Pj Gubernur NTB, dulu janjinya akan gunakan CSR dan tidak akan bebani APBD. Namun faktanya, CSR tidak ada dan terpaksa menggunakan atau membebani APBD dan program tersebut tertuang sebagai kebijakan dalam RPJMD 2019 - 2023 dengan target-target yang sudah ditentukan.
"Jadi tidak ada pencabutan beasiswa. Itu hoax yang di goreng. Yang ada adalah evaluasi dari kesalahan tata kelola beasiswa yang bisa jadi atensi aparat hukum," tegas Miq Gita.
Dari sisi kewenangan ada masalah
Beasiswa perguruan tinggi merupakan kewenangan pemerintah pusat. Bukan kewenangan pemerintah Provinsi. Kewenangan Provinsi adalah pada pendidikan menengah, Kewenangan Kabupaten pada pendidikan dasar.
Kini, masa jabatan Gubernur lama sudah selesai. RPJMD sudah selesai dengan target-target sudah terlampaui. Maka program pun di evaluasi untuk perbaikan agar tidak ada yang dilanggar.
"Saya sebagai Pj Gubernur NTB bukan yang menghentikan. Sebagai Pj saya bekerja dengan RPD 2024-2026 yg disusun secara tehnokratik (bukan politik) dan diawasi Kemendagri. DPRD pun tidak setuju ada pengiriman yg baru lagi bila bebani APBD. untuk yang masih kuliah (on going) tetap difasilitasi hingga selesai, sebagai pj saya tidak ada janji politik dan RPJMD 2025 - 2029 belum disusun karena RPJMD itu nanti menampung janji politik Kepala Daerah terpilih dalam pilkada serentak 2024," jelasnya.
"Kita semua sukses karena ilmu pendidikan yang tinggi dan pengalaman berpendidikan, kita harus sadar semuanya bahwa kita adalah anak bangsa yang melalui proses pendidikan nasional dan pendidikan agama," pungkasnya.
Sebagai Lembaga pemerhati dan kontrol sosial LSM LPKB NTB memberikan apresiasi kepada Pj Gubernur NTB yang memberikan support kepada para putra-putri NTB yang menuntut ilmu baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Selama ini banyak beredar isue ditengah-tengah masyarakat terkait dengan pencabutan beasiswa luar negeri menjadi keresahan para mahasiswa yang sedang menuntut ilmu terutama para mahasiswa yang ada di luar negeri.
"Saya telah menanyakan langsung kepada Pj Gubernur NTB terkait hal itu, Pj tegas mengatakan tidak ada pencabutan beasiswa pendidikan luar negeri, itu Hoax dan di goreng oleh oknum-oknum tertentu," terang Metty.
Beasiswa pendidikan luar negeri merupakan program unggulan yang semestinya harus didukung dan menjadi program berkelanjutan, mengingat sangat penting untuk meningkatkan SDM masyarakat NTB khususnya.
"Semoga dapat dianggarkan kembali biaya pendidikan luar negeri, mengingat pendidikan sangat penting," tandasnya.
Pewarta: Red
Editor: R7 - 01
0Komentar